By 
BIREUEN, INDONEWS – Sekolah Pengerak SMP Negeri 1 Plimbang Kabupaten Bireuen berbagi kepada sekolah pelaksanaan IKM berubah kurikulum merdeka.
Kegiatan deseminasi Praktik Baik Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum SMP, Sub Rayon 2 sudah berlangsung semenjak tanggal 25-27 Mei 2023, di Aula SMP Negeri 1 Plimbang Bireuen.
Sebagai pemateri Kepala SMP Negeri 1 Plimbang, Alam Khalil S.Pd dan turut dihadiri Pengawas Eka Rosdiana serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Bireuen, Kasi Kur SMP, Azhari S.Pd., MPd.
Pada kesempatan tersebut, Alam Khalil mengatakan, kepada sekolah non pengerak pada tahun ajaran baru perlu diterapkan proses pembejaran kurikulum merdeka kepada para siswa dan siswi.
“Kurikulum Merdeka merupakan skema baru yang dipilih pemerintah, yaitu pelatihan mandiri dan bukan lagi skema pengimbasan (cascading) yang tersentralisasi seperti pelaksanaan kurikulum-kurikulum sebelumnya,” jelas Alam.
Pertama, katanya, Kurikulum Merdeka sudah tidak lagi terpaku pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran per semester atau per tahun seperti pada kurikulum sebelumnya.
“Kedua, Kurikulum Merdeka tidak lagi menyertakan silabus seperti halnya pada kurikulum sebelumnya, namun memberikan kebebasan bagi pendidik untuk menyusun sendiri alur tujuan pembelajaran yang akan dilalui oleh peserta didik dalam fase tertentu,” katanya.
Alur tujuan pembelajaran ini, sambung Alam, dirumuskan sendiri oleh guru sebagai turunan dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan murid.
Sehingga, kata Alam, pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan apa yang harus diajarkan dan apa yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid tentunya berdasarkan hasil pemetaan yang komprehensif dan professional judgment yang tepat.
“Ketiga, Kurikulum Merdeka mendorong penerapan pembelajaran berbasis projek, tidak lagi ‘memaksakan’ metode saintifik seperti K13 yang seringkali tumpang tindih dengan siklus pembelajaran untuk disiplin ilmu yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu,” katanya.
Menurutnya, pembelajaran berbasis projek ditekankan untuk memastikan peserta didik dapat mengaitkan apa yang dipelajari di kelas dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari dan dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajari di kelas untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan mereka.
“Keempat, keluhan pendidik terkait penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang selama ini menjadi beban karena komponen-komponen di dalamnya yang terlalu kompleks direspon pemerintah dengan memberikan pendidik opsi untuk menyusun RPP dengan komponen minimal, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, atau dengan menyusun modul ajar. Pendidik dapat bereksplorasi dengan leluasa menambah komponen-komponen yang diperlukan dalam RPP atau Modul Ajar sesuai dengan pedoman yang disediakan oleh pemerintah,” paparnya.
Kelima, masih kata Alam, Kurikulum Merdeka memasukkan projek penguatan profil pelajar pancasila yang merupakan kegiatan kokurikuler yang diharapkan dapat memberi pengalaman belajar yang lebih eksploratif dan kontektual bagi peserta didik.
“Pelaksanaan P5, saya lebih suka menggunakan singkatan Projek P4, dilaksanakan dengan 3 alternatif alokasi waktu dimana satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menentukan tema, dimensi, elemen Profil Pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik,” katanya.
Menurut Alam, projek P4 bukan hanya slogan yang hanya masuk dalam RPP atau visi misi sekolah, namun memiliki panduan yang jelas dimana satuan pendidikan diberikan kemerdekaan untuk merumuskan Projek P4 yang ingin dilaksanakan.
Sementara itu, Eka Rosdiana selaku pengawas didampinggi Kasi Kur SMP, Azhari, saat ditanya keterlibatan mereka dalam kegiatan deseminasi praktik baik Kurikulum Merdeka bagi sekolah pelaksanaan IKM berubah tahun 2023-2024, Eka Rosdiana menjawab mereka hanya tugas memantau dan memastikan kegiatan tersebut diadakan atau tidak. (Andre)
Comments