0

BOGOR, INDONEWS – Seorang guru Madrasah Tsanawiyah, Lilis Kholisoh S.Pd.i mengeluhkan kondisi sarana prasarana sekolahnya, yakni MTs Yasnifa, di Kp. Rawabogo, Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Lilis mengaku sarana dan prasarana MTs Yasnifa jauh dari kata cukup, sehingga berdampak kurangnya ketertarikan orangtua untuk menyekolahkan di MTs tersebut.

“Saya mengajar sejak tahun 1997 atau sudah meluluskan 26 angkatan. Namun sekolah ini kurang perhatian dari pemerintah. MTS Yasnifa tidak mempunyai sarana dan prasarana memadai sehingga sekolah ini tidak memiliki nilai jual untuk merekrut siswa,” ungkap Pengurus DPC BaraJP Kabupaten Bogor Bidang Kerohanian, Selasa (12/5).

Lilis menuturkan, para orangtua lebih memilih sekolah dengan sarana prasarana lengkap, seperti sekolah negeri yang semuanya sudah dipersiapkan pemerintah.

“Dan kebetulan juga sekolah negeri itu berdekatan dengan MTs Yasnifa. Kami pun sudah mengajukan berbagai bantuan ke Kementerian Agama, tapi belum ada realisasi, sehingga kami kesulitan menerima siswa baru,” ucap Lilis.

Ia sebagai guru memohon adanya perubahan pendidikan di desanya, terlebih di Desa Weninggalih hanya MTs Yasnifa sekolah keagamaan ini yang dapat diandalkan.

BACA JUGA :  Pemerhati Sebut Kunker Anggota DPRD ke SMAN 1 Cibinong Kurang Kerjaan

“Jadi saya mohon perhatiannya dari pemerintah agar perjuangan kami sebagai guru terus berlanjut,” katanya.

MTs Yasnifa, di Kp. Rawabogo, Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

Sejarah dan Perjuangan

Lebih jauh, Lilis menceritakan MTs Yasnifa berdiri tahun 1997 dengan dilatar belakangi keadaan yang memprihatinkan, karena para lulusan SD, banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, terkecuali mereka yang punya penghasilan lebih dapat menyekolahkan putra-putrinya ke Tsanawiyah atau SMP, dengan risiko biaya harian.

Wasekjen DPP Bara JP, Jonny Sirait

“Kami berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan MTs. Alhamdulillah mendapatkan respon positif dari tokoh agama dan masyarakat sehingga pada tanggal 21 Juni 1997, secara resmi terbentuklah MTs Yasnifa, dengan jumlah siswa sebanyak 24 orang,” ulas Lilis.

Perjuangannya terus berlanjut dengan cara door to door mengenalkan bahwa di desanya sudah ada lembaga pendidikan menengah.

“Alhamdulillah lulusan MTs kami dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun sekitar tahun 2014-2015 bermunculan sekolah negeri, SMP Satu Atap. Dari situlah minat sekolah ke MTs kami berkurang, hingga saat ini turun drastis,” paparnya.

BACA JUGA :  Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Disambut Kepala MTsN 1 Bireuen

Setiap tahun ajaran baru, pihaknya berpikir keras bagaimana mendapatkan siswa baru, bagaimana mengganti guru, bagaimana melengkapi sarana dan prasarana.

“Semua itu kami pikiran dengan konsep ekonomi kami yang tidak dapat mengkaper semua kebutuhan madrasah. Berbagi proposal kami buat dan ditujukan kepada instansi terkait, tetapi belum menunjukkan keberpihakan. Kami dan siswa seperti anak tiri yang tidak diperhatikan,” ungkap Lilis, seraya menitikan air mata.

“Harapan kami, janganlah sampai madrasah kami tutup karena tidak ada siswa yang mendaftar. Sangat disayangkan, perjuangan dari tahun 1997, sudah payah kami lakukan kalau harus berakhir seperti ini,” tandasnya.

Sementara itu, inisiator pergerakan DPC BaraJP Bogor Raya, Jonny Sirait mengaku prihatin atas jeritan seorang guru madrasah tersebut. Jonny pun tidak memungkiri masih banyaknya sekolah swasta yang seolah “tidak diberi makan” pemerintah.

“Saya sangat mengapresiasi perjuangan bu Lilis Kholisoh dengan tekad kuatnya mencerdaskan anak bangsa. Namun negara seolah tidak melihatnya, tidak mendengarnya. Ini sekolah keagamaan yang amat penting, harus ada perhatian dari pemerintah,” ujar Jonny.

BACA JUGA :  Gelar Halal Bihalal, Kepala SMAN 4 Kotabumi Beberkan Kelulusan

Wasejken DPP BaraJP itu pun mengaku akan memperjuangkan jeritan seorang guru madrasah tersebut agar mendapat perhatian dari pemerintah.

“BaraJP sebagai penyambung lidah masyarakat dan elemen bangsa akan mendorong agar persoalan ini mendapat solusi. Kami tidak mau sekolah swasta dianaktirikan. Pemerintah harus adil, jangan hanya janji-janji mewujudkan pendidikan berkualitas, nyatanya masih banyak fakta sekolah yang belum tersentuh,” ungkap Jonny.

Tidak hanya itu, Jonny juga berharap pemerintah memenuhi hak-hak guru sekolah swasta, baik itu dari segi insentif, jaminan kesehatan dan jaminan lainnya.

“Guru adalah pahlawan dan sekolah merupakan tempat terbaik membentuk generasi bangsa berkualitas. Maka demi mencapai Indonesia Emas 2045, pemerintah harus mendengarkan setiap jeritan masyarakat pendidikan,” pungkasnya. ***

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Pendidikan