By 
BOGOR, INDONEWS | Usai viralnya oknum kepala desa di Klapanunggal Kabupaten Bogor yang diduga meminta jatah THR kepada sejumlah perusahaan, Bupati Bogor Rudy Susmanto justru memberikan pernyataan mengejutkan.
Rudy dalam pernyataannya mengatakan, jika ia adalah orang yang bersalah dalam kasus kepala desa minta THR.
“Kalau soal itu (kepala desa minta THR, red) kita harus akui yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” ujar Rudy, kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).
Bukannya menarik simpati, pernyataan Bupati Bogor ini justru menuai pro kontra di berbagai kalangan.
Pasalnya, banyak kalangan yang berharap Bupati Bogor memberikan tindakan tegas kepada oknum kades agar menjadi efek jera. Namun, Rudy dianggap malah pasang badan untuk kades yang bersalah.
“Apapun keputusan dan tindakan Bupati Bogor, tentu tetap kita hargai, hormati dan apresiasi. Namun yang patut diingat, banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang terpukul, merasa tercoreng dan dipermalukan atas perlakuan kades tersebut. Bupati Bogor tentunya akan mengatasi hal itu,” kata Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, Minggu (64/2025) petang.
Disisi lain, imbuh Jonny, masyarakat telah bangga dengan sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang begitu tegas menindak pihak-pihak bersalah, khususnya merek yang meminta THR.
“Kita ingat ada preman di Bekasi yang meminta THR ke perusahaan, pak gubernur langsung bereaksi dan tidak membenarkan tindakan itu. Kemudian terkat Kades Klapanunggal, pak gubernur juga meminta agar polisi segera menangkap sang kades, tapi dengan pernyataannya banyak pihak berasumsi pak Rudy justru seolah melindungi bawahannya itu. Itu hak beliau sebagai bupati, tapi masyarakat khawatir karena tindakan bupati bertolak belakang dengan pernyataan gubernur,” tambah pria berdarah Batak itu.
“Ingat, Gubernur Jabar telah menegaskan bahwa seluruh pihak pemerintahan, termasuk desa dilarang keras meminta THR kepada pelaku usaha, sesuai Peraturan Bupati yang diturunkan dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lantas kini, bupati kami seolah melangkahinya. Ini yang kita khawatirkan,” sambung Jonny.
Disinggung soal pernyataan Bupati Bogor yang menyebut jika kepala desa telah berjasa karena tetap bekerja di lokasi bencana, Jonny menyebut itu sudah menjadi kewajiban kepala desa.
“Jika pun pak Rudy menyinggung di lokasi bencana para kepala desa tidak pulang, saat sembako habis, mereka (kades) tetap bertahan, anggota gabungan kelelahan, tapi mereka tetap bekerja, saya kira itu tidak perlu diungkit, mereka ini kepala desa, punya tanggungjawab. Lagi pula subjeknya bukan itu, kita hanya menanti bagaimana sanksi dari bupati terhadap pelaku pelanggaran,” ungkapnya.
Jonny berharap Bupati Bogor Rudy Susmanto mempertimbangkan perasaan rakyat dan tetap menegakan kebenaran serta berani menyatakan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar.
“Saya juga berharap kritik yang sifatnya korektif dan konstruktif ini tidak dianggap sebagai kebencian, namun sebagai masukkan yang bisa bermanfaat. Sebab, pemerintahan tanpa kritik dan saran, jelas itu hambar. Jadi semoga pernyataan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tagline Kabupaten Bogor Istimewa menuju Kabupaten Bogor Gemilang bisa terwujud,” paparnya.
Jonny menambahkan, bahwa kawan baik itu adalah kawan yang suka mengkritisi kebijakan kawan yang sedang mengemban amanah, karena kritik bukanlah bagian dari ujaran kebencian.
“Tentunya kita tidak mau jadi kawan penjilat karena penjilat itu tidak akan mampu menyampaikan kritiknya, sebab itu dianggap melukai kawannya, dimana hal tersebut kelak bisa menjatuhkan kawan. Dan tentunya saya tidak mau jadi penjilat. Itulah bentuk sikap dan karakter saya, itu tidak akan berubah,” pungkas Jonny. (bon)
Comments