By 
BOGOR, INDONEWS | Pada tahun anggaran 2023, Disdagin Kabupaten Bogor mengucurkan dana APBD sebesar Rp7,5 miliar untuk membangun Pasar Rakyat di Kawasan Perumahan Griya Bukit Jaya (GBJ) Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri.
Pada awal perencanaan, banyak pihak menyesalkan sikap pemda yang dinilai tidak melakukan kajian matang, sehingga setelah dilakukan tender dan mulai tahap pengerjaannya, masyarakat yang tinggal di perumahan protes dan menolak.
Akibat penolakan warga tersebut, akhirnya pembangunan pasar rakyat ini pun dihentikan. Padahal kerangka bangunan sudah berdiri.
Kontraktor yang memenangkan tender pembangunan ini adalah CV. Bela Persada, dengan harga kontrak sebesar Rp 7,1 miliar.
Alasan para warga menolak hadirnya pasar rakyat tersebut, mereka khawatir akan dampak yang ditimbulkan bisa mengganggu kenyamanan dan kebersihan, sebab lingkungan sekitar rumah penduduk dipastikan bau busuk akibat sampah dari pasar tersebut.
Berbagai pihak, termasuk pemerhati sosial, elemen masyarakat menyesalkan semua instansi terkait karena terkesan memaksakan pembangunan ini, meski pun tidak merupakan kebutuhan mendesak.
“Ini akal-akalan saja untuk menciptakan proyek yang tidak urgen,” ujar warga sekitar lokasi, Jumat (5/7).
Untuk diketahui, bahwa saat ini pun masih ada tiga lagi pasar rakyat yang mangkrak dan tidak berfungsi, seperti pasar rakyat di Klapanunggal, pasar rakyat di Babakan Madang dan di Kecamatan Lewisadang.
“Pembangunan ketiga pasar rakyat ini pun dipastikan tidak melalui kajian yang matang dari berbagai aspek. Seharusnya pemerintah daerah belajar dari kegagalan awal sehingga pembangunan pasar di Desa Tajung Udik tidak dipaksakan,” tambah tokoh masyarakat tersebut.
Wartawan Media-Indonews mencoba menanyakan kelanjutan proyek mangkrak ini kepada sejumlah pejabat, namun semua gagal ditemui, dan terkesan menghindar. Rata-rata pejabat tersebut masih baru diangkat, bahkan masih beberapa orang masih Plt atau Pj.
Proyek pembangunan pasar rakyat ini terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Ade Munawaroh dan wakilnya Iwan Setiawan. Saat itu pemerintah sedang giat-giatnya melakukan refocusing anggaran untuk lebih mengutamakan sektor prioritas.
Dengan banyaknya pasar rakyat yang mangkrak, masyarakat pun mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab. (Johnn)
Comments