By 
BOGOR, INDONEWS | Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menyoroti dugaan pemotongan uang kompensasi sopir angkot di jalur Puncak, Kabupaten Bogor.
Dana kompensasi itu diberikan agar sopir angkot di kawasan Puncak Bogor menghentikan operasinya sementara waktu selama Idul Fitri dan libur lebaran.
“Kasus dugaan ini tentunya sebagai salah satu bukti bahwa birokrasi Kabupaten Bogor masih bobrok,” ujar Jonny, di Cibinong, Selasa (8/4/2025).
Jonny mengutarakan, dalam sebulan ini Kabupaten Bogor juga diterpa dugaan adanya oknum kepala desa meminta THR ke perusahaan.
“Jika kita melihat ke belakangan, dunia pendidikan Kabupaten Bogor juga diguncang, yang mana ada indikasi oknum pejabatnya tersandung gratifikasi. Kemudian kemarin ada dugaan jenazah yang ditahan pihak RSUD karena dalam proses BPJS Kesehatan. Sekelumit persoalan ini bukti bahwa birokrasi Kabupaten Bogor bobrok,” paparnya.
Menurut Jonny, kebobrokan sebuah birokrasi juga tak terlepas dari sumbu politik yang disalahgunakan.
“Pelayanan terhadap publik menjadi titik terpenting bagi kemajuan setiap negara. Tentu dibutuhkan sistem birokrasi yang responsif, fleksibilitas, progresif, dan kerja keras dalam suatu kompetensi. Namun, mencapuradukan politik yang berkepentingan juga bisa memengaruhi birokrasi,” kata Jonny.
Kenyataannya, tambah pria berdarah Batak itum KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selalu terjadi dan para pejabat lupa jati diri sebagai pelayan masyarakat.
“Maka, saya sepakat meski berangkat dari sebuah politik, namun birokrasi harus bersifat netral. Untuk mencapai representatif yang ideal, perlu rencana untuk mengatasi kompleksitas yang bersumbu terhadap permainan politik,” urainya.
Jonny kemudian menawarkan dua solusi untuk memperbaiki birokrasi di Kabupaten Bogor, yakni pertama; memperkuat sistem pengawasan, dan kedua; penegakan hukum serta adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
“Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum adalah langkah penting dalam mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di birokrasi. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman perlu diberikan kekuatan dan otoritas cukup untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap praktik-praktik korupsi,” katanya.
Selain itu, imbuh Jonny, perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower yang melaporkan tindak korupsi juga perlu ditingkatkan.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan efisiensi birokrasi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
“Saya kira pemerintah harus membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah di lapangan dan merumuskan solusi yang lebih efektif,” cetusnya.
Khusus untuk Kabupaten Bogor, Jonny optimis dengan kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto birokrasi atau pelayanan bagi masyarakat akan semakin baik dan Kabupaten Bogor bersih dari tindak korupsi. (bon)
Comments