0

BOGOR, INDONEWS | Perkembangan era digitalisasi sangat pesat dan sangat dibutuhkan kalangan masyarakat tingkat atas hingga bawah.

Demi pelayanan tersebut, maka akses jaringan internet sangat dibutuhkan, oleh karenanya sejumlah provaider menyediakan layanan internet untuk memuluskan signal.

Namun sayang, penggunaan wifi tersebut banyak digunakan pengusaha lokal dengan membuka server diduga ilegal.

Seperti halnya di Kampung Selaawi, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga tidak mengantongi perizinan, namun belum tercium aparat penegak hukum (APH).

Sementara itu, penjual wifi tersebut, Firman saat dikonfirmasi wartawan di kediamannya Jumat (10/5) mengklaim, jika pihaknya memiliki izin sendiri untuk membuka percetakan, juga digabungkan dengan usaha wifi dengan cara memberikan paket per handphone (HP).

Saat ditanya bekerja sama dengan pihak provider mana, Firman mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Indibis.

Disinggung apakan pihak Indibis pusat tahu soal kerja sama tersebut, ia mengatakan kurang tahu, dan yang mengetahui hanya orang lapangan saja.

Saat ditanya adakah kerugian negara, ia mengatakan tidak ada yang dirugikan, karena ia bayar ke Indibis.

BACA JUGA :  Kejari Bireuen Lakukan Penerangan Hukum Terhadap Anak Mantan Kombatan GAM

Ia pun mengakui usahanya ilegal, belum terdaftar di kominfo dan baru wacana pembenahan serta ikut di ISN yang terdaftar juga berlegalitas resmi.

Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Pererangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut masalah ini.

“Kami minta APH, khususnya Satpol PP Kabupaten Bogor segera menindak tegas keberadaan wifi ilegal tersebut karena akan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Jonny, Jumat (10/5).

Jonny menjelaskan, praktik menyediakan layanan internet tanpa izin, seperti yang dilakukan Firman tersebut termasuk sebagai tindak pidana.

“Itu sama dengan melanggar UU Cipta Kerja Pasal 11. Sebab hanya penyelenggara telekomunikasi yang bisa menyalurkan akes jaringan internet ke pelanggan. Penyelenggara telekomunikasi sendiri dapat merupakan perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara,” jelas Jonny.

Ia menyebutkan, Firman sama dengan telah menjual akses internet ilegal, karena seharusnya penyelenggara telekomunikasi terlebih dahulu memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yang mana dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

BACA JUGA :  Anggaran PBN Kabupaten Bekasi Diluar Kota Dianggap Hamburkan Uang Negara

Dijelaskan, aturan itu tertuang pada Pasal 11 dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Adapun Pasal 11 ayat (1) berbunyi, penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Bila melanggar Pasal 11 ayat (1), pihak yang bersangkutan akan dikenai hukuman yang diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 47,” ungkapnya.

Ia menambahkan UU Cipta Kerja Pasal 47berbunyi: “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar,” tandasnya.

Kasus Firman ini sama dengan kasus IA (28) di Pacitan, Jawa Timur. Ia ditangkap polisi karena telah menyalurkan jaringan internet WiFi secara ilegal ke 96 pelanggan.

Dikutip dari Kompas.com, modusnya IA berlangganan paket kuota internet (bandwidth) dari penyedia jasa internet (ISP) PT Telkom Indonesia sebesar 90 Mbps.

BACA JUGA :  Babak Baru Proses Hukum RW M, Polres Cimahi Akan Memanggil

Lalu, IA menjual kembali kuota WiFi miliknya itu kepada 96 pelanggannya. Setiap pelanggan mendapatkan alokasi internet dengan kecepatan 0,8 Mbps dengan beban biaya Rp 165.000 per bulan. (Nrm/Frm)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Hukum