By BOGOR, INDONEWS – Mangkraknya pembangunan perumahan Grand Vilage Madani di Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga karena persoalan pengembang dalam mengurus izin belum selesai alias bodong.
Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Kanit Satpol PP) Kecamatan Klapanunggal, Atma saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan perumahan Grand Vilage Madani tidak berizin, membenarkannya.
“Ya betul, tapi sudah ada negoisasi dengan pengembang dan penghuni. Difasilitasi oleh kapolsek dan koramil sebelum hari raya lalu,” katanya, melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/6/2022).
Ditanya bagaimana tindakan Satpol PP karena perumahan melanggar aturan, akankah disegel atau memangil pengembang, serta berapa unit yang sudah dibangun dan berapa KK yang menjadi korban, Atma belum dapat merinci.
“Kita belum tahu. Waktu musyawarah kita enggak dilibatkan, cuma polsek dan koramil. Silahkan merapat ke polsek yang lebih jelas,” katanya.
Lalu, apa apakah Satpol PP akan melakukan penyegelan atau pemanggilan pihak depelover, Atma mengaku saat ini sudah menghentikan pembangunan di perumahan.
“Kita sudah melakukan penghentian kegiatan beberapa bulan lalu, setelah kunjungan dewan, Kanit Pol PP nya waktu itu bukan saya,” katanya.
Kanit menambahkan, akibat hal tersebut dokumen kepemilikan belum didapat oleh konsumen meski rumah sudah ditempati.
“Berkas sudah diajukan, cuman belum keluar. Jaman baheula iloknya main tandatangan saja,s udah tahu itu LB,” katanya.
Sementara dari pihak Developer Grand Vilage Madani, Wahyu saat dikonfirmasi belum bisa menjawab dengan alasa kesibukan. Ia hanya memberi jadwal minggu depan untuk bertemu dengan wartawan.
Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa izin perumahan tersebut tidak bisa keluar karena lahan itu termasuk lahan basah. Dan Ilok tidak bisa keluar karena terganjal status lahan basah.
Padahal perumahan itu sebelum menjual pada konsumen, seharusnya menyelesaikan dahulu perizinan. (Firm)
Comments