By 
Oleh: Sri Radjasa, M.BA
Kemiskinan yang terus menghantui rakyat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tidak pernah menjadi pilihan yang disadari, melainkan akibat dari kegagalan negara dalam mengelola potensi besar yang diwariskan sejarah.
Dengan tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Namun delapan dekade berlalu, rakyat masih banyak yang bertahan di sudut-sudut perkampungan kumuh, menjadi pelengkap penderita dari sebuah negara yang telah lama dikendalikan oleh konglomerasi dan oligarki.
Pergantian rezim, perubahan sistem dari otoritarian ke demokratis, dan derasnya rotasi tokoh nasional belum pernah menyentuh akar persoalan. Rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan, tetap menjadi korban ketidakadilan hukum dan politik.
Ketika mereka bersuara membela haknya, mereka dicap makar. Ketika negara bertindak sewenang-wenang, selalu ada dalih “demi stabilitas”. Inilah paradoks terbesar negeri ini, dimana demokrasi berjalan, tetapi kuasa tetap berada di lingkaran sempit elite lama.
Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi menyisakan warisan yang tidak enteng. Korupsi semakin menggurita, ketimpangan kian melebar, dan hukum dipertontonkan sebagai alat kekuasaan.
Negara seolah berubah menjadi panggung sinetron “genk Solo” yang memainkan drama kekuasaan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap rakyat. Pada titik ini, publik menaruh harapan besar pada Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan khusus yang dipersepsikan tegas, nasionalis, dan mampu memutus rantai oligarki.
Namun setahun setelah ia memimpin, harapan itu terguncang. Prabowo terlihat terikat pada bayang-bayang pendahulunya. Ucapannya bahwa “Jokowi adalah guru politiknya”, yel-yel “hidup Jokowi”, hingga pernyataan mengejutkan bahwa “utang Whoosh adalah tanggung jawab saya” justru memupus kepercayaan publik.
Di saat masyarakat dan pemerhati korupsi menuntut evaluasi dan pemeriksaan transparan atas megaproyek yang membengkak, Prabowo seperti memilih jalan kompromi yang sulit dipahami.
Tuntutan publik untuk mereformasi Polri juga tak kunjung dijawab tegas. Alih-alih mengganti Kapolri atau membersihkan institusi itu dari bayang-bayang kekuasaan lama, Prabowo justru memberikan ruang kehormatan bagi Listyo Sigit di Komisi Reformasi Polri.
Sebuah langkah yang dibaca publik sebagai bentuk keloyoan politik dan ketidakmauan untuk memutus garis komando masa lalu.
Situasi politik nasional hari ini menunjukkan penurunan tajam kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Banyak yang menilai ia bukan hanya memilih jalan aman, tetapi juga membiarkan kekuasaan dinasti terus menguasai jantung negara.
Rakyat mulai mempertanyakan apakah Prabowo sesungguhnya memimpin pemerintahan ini, atau apakah ia hanya menjadi pelengkap bagi jaringan kekuasaan Jokowi yang masih beroperasi dibalik layar.
Jika kondisi ini dibiarkan, negara akan terus berada dalam bayang-bayang dualisme kepemimpinan, situasi dimana presiden yang memegang mandat konstitusional justru tidak memegang kendali penuh atas negara. Krisis ini akan terus membesar dan merongrong legitimasi Prabowo sendiri.
Pada akhirnya, bangsa ini berada di persimpangan dua kemungkinan besar.
Pertama, Prabowo harus mengambil langkah berani sebagai negarawan: menuntut pertanggungjawaban hukum Jokowi atas seluruh kebijakan dan proyek yang diduga bermasalah. Negara membutuhkan presiden yang tidak takut menghadapi masa lalu. Sejarah berpihak kepada pemimpin yang memilih kebenaran.
Kedua, jika Prabowo memilih terus berkompromi, ia harus siap menghadapi gelombang protes rakyat yang menuntutnya mundur. Republik tidak boleh dipimpin oleh presiden yang sekadar menjadi penjaga gerbang bagi kekuasaan lama. Rakyat menghendaki pemimpin yang tegas, bukan pemimpin yang tersandera.
Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk keluar dari bayang-bayang dinasti yang membelenggu. Mengadili Jokowi bukan hanya urusan hukum, tetapi juga langkah moral untuk memulihkan martabat negara.
Dan di saat yang sama, keberanian itu adalah ujian bagi Prabowo, apakah ia hanya menjadi pengisi kursi kekuasaan, atau benar-benar menjadi pemimpin bangsa.
Penulis adalah: Pemerhati Intelijen
Comments