By 
Oleh: Sri Radjasa, M.BA
Dunia hari ini tidak lagi bergerak dalam logika damai yang idealistik. Di balik retorika demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas global, tersimpan praktik lama yang terus berulang, berupa dominasi negara besar atas negara berkembang.
Bedanya, kini dominasi itu tampil lebih kompleks, yakni menggabungkan tekanan ekonomi, infiltrasi politik, operasi intelijen, hingga penggunaan kekuatan militer secara terbatas namun efektif.
Dua kasus mutakhir, yakni Venezuela dan Iran, memperlihatkan dua wajah berbeda dari respons sebuah negara terhadap tekanan tersebut. Keduanya menghadapi intervensi kekuatan besar, tetapi menghasilkan konsekuensi yang bertolak belakang.
Venezuela runtuh dalam waktu singkat, sementara Iran tetap berdiri dan bahkan mampu memberikan perlawanan. Perbedaan ini bukan semata soal kekuatan militer, melainkan tentang daya tahan nasional yang jauh lebih mendasar.
Venezuela adalah contoh klasik negara yang mengalami keruntuhan dari dalam sebelum dihantam dari luar. Ketergantungan ekonomi pada minyak menciptakan struktur ekonomi yang rapuh.
Ketika harga minyak dunia anjlok, negara kehilangan fondasi fiskalnya. Dalam situasi tersebut, legitimasi politik ikut tergerus.
Kepemimpinan Nicolás Maduro yang melanjutkan warisan Hugo Chávez tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan nasional secara utuh.
Dari sudut pandang intelijen strategis, Venezuela mengalami apa yang disebut sebagai multi-layered collapse, yaitu krisis ekonomi, delegitimasi kekuasaan, dan fragmentasi sosial terjadi secara simultan.
Loyalitas militer melemah, kohesi elite terpecah, dan kepercayaan publik runtuh. Dalam kondisi seperti ini, intervensi eksternal tidak membutuhkan kekuatan besar. Negara tersebut telah kehilangan daya tangkalnya bahkan sebelum serangan datang.
Sebaliknya, Iran menunjukkan karakter yang berbeda. Sejak Revolusi Iran 1979, negara ini membangun fondasi ideologis yang kuat, memadukan agama dengan nasionalisme berbasis sejarah panjang Persia. Ideologi tidak berhenti sebagai simbol negara, tetapi menjelma menjadi keyakinan kolektif yang mengikat rakyat.
Di bawah kepemimpinan Ali Khamenei, Iran mengembangkan strategi pertahanan yang tidak konvensional. Mereka tidak berupaya menandingi kekuatan militer negara besar secara simetris, melainkan membangun kemampuan asimetris, mulai dari jaringan proksi, penguasaan jalur strategis seperti Selat Hormuz, hingga penguatan teknologi rudal dan perang siber.
Ini adalah bentuk adaptasi cerdas dalam menghadapi ketimpangan kekuatan global.
Namun kekuatan Iran tidak hanya terletak pada strategi militernya. Ada faktor yang lebih mendasar, yaitu ketahanan budaya dan identitas nasional. Iran memahami dirinya bukan sekadar negara modern, melainkan peradaban tua yang memiliki memori historis panjang.
Kesadaran ini menciptakan daya juang yang sulit dipatahkan. Dalam banyak studi keamanan, moral kolektif seperti ini sering kali menjadi faktor penentu dalam konflik berkepanjangan.
Dari dua potret tersebut, terlihat jelas bahwa kedaulatan tidak semata ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kekuatan batin sebuah bangsa.
Negara yang rapuh dari dalam akan mudah ditaklukkan, sementara negara yang memiliki kohesi kuat akan tetap bertahan meski berada dalam tekanan ekstrem.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Sebagai bangsa yang berdiri di atas fondasi Pancasila, Indonesia memiliki modal ideologis yang sebenarnya sangat kokoh. Namun dalam praktiknya, ideologi sering kali tereduksi menjadi sekadar slogan.
Demokrasi yang berkembang pascareformasi lebih menonjolkan aspek prosedural ketimbang substansial. Pemilu menjadi arena kompetisi yang keras, tetapi tidak selalu menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.
Fenomena oligarki, politik dinasti, dan korupsi yang mengakar menunjukkan adanya degradasi dalam tata kelola negara. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar juga berpotensi menggerus kohesi sosial.
Dalam perspektif keamanan nasional, kondisi ini menciptakan kerentanan laten yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.
Di sisi lain, konsep pertahanan Indonesia melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sebenarnya merupakan kekuatan strategis yang tidak dimiliki banyak negara.
Namun implementasinya membutuhkan prasyarat utama, yaitu kedekatan antara negara, militer, dan rakyat. Tanpa itu, konsep tersebut hanya akan menjadi doktrin di atas kertas.
Sejarah Indonesia mencatat bahwa kekuatan terbesar bangsa ini terletak pada persatuan dan kepemimpinan yang berani. Figur seperti Soekarno pernah membawa Indonesia tampil percaya diri di panggung global, bahkan berani menolak tekanan negara besar. Semangat berdikari dan politik luar negeri bebas aktif menjadi identitas yang disegani dunia.
Namun tantangan hari ini jauh lebih kompleks. Ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dalam bentuk invasi militer, tetapi melalui penetrasi ekonomi, budaya, dan informasi. Globalisasi yang tidak terkelola dapat mengikis identitas nasional, sementara ketergantungan ekonomi membuka celah bagi intervensi kepentingan asing.
Pelajaran dari Iran dan Venezuela seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia. Kedaulatan tidak bisa dijaga hanya dengan kekuatan militer, tetapi harus dibangun dari dalam, yaitu melalui penguatan ideologi, kepemimpinan yang berintegritas, serta institusi yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Jika tidak, Indonesia berisiko mengalami apa yang dialami Venezuela, yakni runtuh bukan karena diserang, tetapi karena kehilangan fondasi. Sebaliknya, jika mampu memperkuat kohesi nasional, Indonesia memiliki peluang untuk berdiri tegak seperti Iran, bukan karena tidak bisa dikalahkan, tetapi karena tahu persis apa yang harus dipertahankan.
Penulis: Pemerhati Intelijen
Comments