By 
Oleh: Fadhli Irman
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Aceh beberapa pekan terakhir kembali membuka luka lama, yakni luka tentang betapa rentannya kita di hadapan alam, sekaligus betapa tidak siapnya pemerintah ketika rakyat sedang membutuhkan tangan yang benar-benar bekerja.
Banyak warga mengeluhkan penanganan yang terkesan lambat, tak terkoordinasi, dan lebih banyak berhenti pada rapat serta dokumentasi seremonial ketimbang langkah konkret di lapangan. Pada titik inilah, ingatan rakyat perlahan berlabuh pada satu nama yang pernah hadir begitu kuat dan terasa, yakni Alhudri.
Sebagian orang mungkin mengenalnya sebagai mantan Kadis Sosial Aceh. Sebagian lagi mengingatnya sebagai mantan Bupati Gayo Lues, atau pejabat yang sempat menjadi Plt Sekda Aceh meski hanya dalam hitungan 28 hari.
Tetapi bagi masyarakat yang pernah merasakan langsung kehadirannya, Alhudri bukan sekadar jabatan. Ia adalah representasi dari tipe birokrat yang kini kian langka, pejabat yang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan berlumpur daripada di ruang ber-AC, lebih memilih memunguti data di lapangan daripada membaca laporan yang tersaji rapi namun kerap jauh dari kenyataan.
Ketika banjir melanda Aceh pada tahun-tahun sebelumnya, publik melihat bagaimana Alhudri tidak ragu memasuki gampong-gampong yang terisolir.
Ia hadir bukan hanya untuk berbagi sembako, tetapi untuk memastikan bahwa kebutuhan darurat berupa logistik, hunian sementara, obat-obatan, hingga akses masyarakat, benar-benar terpenuhi.
Ia memetakan masalah bukan dengan pena berwarna di atas peta, tetapi dengan menginjak tanah licin di lokasi terdampak. Sebab baginya, bencana bukanlah ruang konferensi, tetapi ruang kemanusiaan yang menuntut kecepatan, ketegasan, dan empati.
Ketiadaannya dalam jajaran Pemerintah Aceh hari ini terasa seperti ruang kosong yang sulit diisi. Di tengah kocar-kacirnya penanganan bencana, sebagian warga mempertanyakan, dimana koordinasi pemerintah? Dimana skema mitigasi yang seharusnya sudah mapan? Dan yang paling penting, di mana keberpihakan nyata kepada rakyat? Yang tampak justru fenomena pejabat yang datang dengan kamera siap memotret, bukan untuk memotret masalah, melainkan memotret diri sendiri menyerahkan bantuan seadanya.
Bencana berubah menjadi panggung pencitraan, bukan arena kerja kemanusiaan.
Dalam situasi seperti ini, wajar bila rakyat merindukan sosok yang dulu hadir tanpa basa-basi. Kerinduan itu bukan sebatas pada figur pribadi, tetapi pada gaya kepemimpinan, yakni gaya turun langsung, memimpin dari depan, memeriksa setiap keluhan warga, dan menegur keras setiap keterlambatan penyaluran bantuan.
Kerinduan pada seseorang yang tidak menunggu laporan, tetapi mencari sendiri apa yang harus dibenahi. Kerinduan pada seorang pejabat yang merasa bahwa jabatan adalah alat untuk melayani, bukan privilese untuk difoto saat bencana.
Tentu saja, Alhudri bukan tanpa kekurangan. Ia bukan pahlawan super yang bisa mengubah segalanya. Namun keberanian dan konsistensinya berada di tengah masyarakat saat masa-masa paling genting telah menorehkan kesan yang kuat.
Ia memahami bahwa data terbaik adalah suara korban; bahwa kebijakan terbaik adalah keputusan cepat yang berlandaskan temuan lapangan; bahwa kehadiran fisik pejabat di tengah warga bukan sekadar simbol, tetapi energi yang mempersingkat birokrasi dan mempercepat penyelesaian masalah.
Ketika hari ini Aceh kembali diuji oleh bencana, publik tidak meminta keajaiban. Mereka tidak meminta pejabat berubah menjadi malaikat penolong.
Yang mereka harapkan sederhana yaitu kehadiran, kepedulian, ketegasan dalam bentuk nyata bukan sebatas retorika. Koordinasi yang nyata, bukan sekadar rapat berulang tanpa hasil. Rakyat ingin melihat pemerintah yang bersedia memikul beban paling berat, bukan yang hadir ketika kamera menyala dan menghilang ketika lumpur menutup akses jalan.
Di sinilah letak kerinduan itu berpijak. Sosok Alhudri telah menjadi semacam simbol tentang bagaimana seharusnya negara hadir dalam situasi darurat.
Bahwa pejabat publik bukan diukur dari panjangnya daftar program, tetapi dari seberapa cepat dan akurat mereka merespons ketika rakyat berteriak minta tolong. Bahwa birokrat yang baik bukanlah yang paling pandai membuat presentasi, tetapi yang paling berani berada di garis depan.
Aceh tidak sedang meminta sosok yang sempurna. Aceh hanya meminta kembali etos yang dulu pernah nyata, yakni etos untuk bekerja, bukan sekadar terlihat bekerja.
Dan selama etos itu belum kembali, selama penanganan bencana masih lebih banyak disuarakan dalam konferensi pers daripada dirasakan dalam aksi nyata, kerinduan pada sosok seperti Alhudri akan terus hidup, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai kritik dan tuntutan agar pemerintah hari ini berbenah dengan sungguh-sungguh.
Karena pada akhirnya, bencana bukan hanya menguji kesiapan negara, tetapi juga kejujuran hati para pemimpinnya, apakah mereka benar-benar hadir untuk rakyat, atau sekadar hadir dalam berita.
Penulis adalah: Pengamat Sosial dan Politik Aceh
Comments