HRD Siap Hadirkan Huntara

Keselamatan dan Martabat Rakyat Adalah Amanah yang Tak Boleh Ditunda

BIREUEN, INDONEWS — Di saat bencana datang tanpa aba-aba, negara dan pemimpinnya dituntut hadir tanpa alasan. Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan komitmennya untuk siap kapan pun membantu pembangunan Hunian Sementara (HUNTARA) bagi masyarakat korban banjir di Kabupaten Bireuen.

Meski waktu telah mendekati Bulan Suci Ramadhan, yang secara teknis menyulitkan pelaksanaan pembangunan, HRD menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah penghalang niat.

“Jika bukan sekarang, maka setelah Ramadhan, Insya Allah bisa kita laksanakan. Yang terpenting, rakyat tidak dibiarkan terlalu lama hidup dalam ketidakpastian,” ujar Ruslan.

Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat korban banjir saat ini adalah tempat tinggal yang layak, meskipun bersifat sementara.

Namun kenyataannya, keinginan tersebut kerap berbenturan dengan kebijakan daerah yang lebih menitikberatkan pada pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP), yang hingga kini belum jelas kapan realisasinya.

“Masyarakat tidak bisa terus menunggu janji. Mereka punya keluarga, anak-anak, dan hak untuk hidup dengan aman dan nyaman. Walau sementara, HUNTARA adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata saat ini,” tegas HRD.

Hal itu disampaikan Ruslan saat silaturahmi bersama wartawan Bireuen, Selasa (10/2/2026), di kediamannya di Hotel Maligoe, Desa Cot Gapu, Bireuen. Ia menilai, HUNTARA merupakan langkah paling cepat dan manusiawi dalam penanganan pascabencana, sembari menunggu kesiapan pembangunan HUNTAP.

Lebih lanjut, HRD menekankan bahwa membangun HUNTARA bukan berarti menolak pembangunan HUNTAP, melainkan menjawab kebutuhan darurat masyarakat yang kini masih kebingungan menjelang Ramadhan: “Mereka mau tinggal di mana?”

Ruslan juga menegaskan kesiapannya membantu tanpa pamrih, selama ada respon cepat dan sinergi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini soal kepentingan masyarakat secara umum dan kemanusiaan,” tuturnya.

Ia turut mengkritisi bantuan yang saat ini diterima masyarakat, yakni Rp300.000 per bulan, yang dinilainya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, apalagi untuk menyewa tempat tinggal yang layak.

HRD berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat segera mengupayakan tambahan dana dari Pemerintah Pusat, termasuk alokasi sekitar Rp4 miliar, agar korban banjir dapat menyewa hunian sementara yang manusiawi sambil menunggu realisasi pembangunan rumah permanen.

“Bencana adalah ujian, tetapi cara kita meresponsnya adalah cermin kepedulian dan keberpihakan. Rakyat tidak butuh janji panjang, mereka butuh kepastian hari ini,” pungkas HRD. (Hendra)