By 
SUMEDANG, INDONEWS | Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang kian mengemuka menyusul dugaan pengurangan nilai anggaran per porsi makanan. Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah segera melakukan audit dan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan program tersebut.
Pengusaha sekaligus pemerhati sosial, Asep Sugian, menyatakan dugaan pemangkasan anggaran tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurut dia, apabila benar terjadi pengurangan dari nilai yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap amanah penggunaan dana publik.
“Pemerintah sudah menetapkan Rp8.000 untuk PAUD sampai kelas III SD dan Rp10.000 untuk kelas IV SD sampai SMA. Itu angka resmi. Jika masih dikurangi, ini persoalan serius,” kata Asep saat ditemui di Sumedang, baru-baru ini.
Program MBG di Sumedang dijalankan melalui dapur yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Asep menilai standar pengelolaan seharusnya seragam karena menyangkut penggunaan anggaran negara.
Ia juga menyoroti bahwa penerima manfaat program tersebut mencakup siswa dari berbagai latar belakang, termasuk anak yatim. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program.
“Ini uang rakyat untuk makan anak-anak. Pengelola harus bertanggung jawab penuh,” ujarnya.
Selain dugaan pengurangan anggaran per porsi, muncul pula informasi mengenai kemungkinan pemotongan anggaran distribusi untuk beberapa hari sekaligus. Jika praktik itu benar terjadi, menurut Asep, hal tersebut dapat mengganggu tujuan utama program yang dirancang untuk menjamin kecukupan gizi siswa setiap hari sesuai standar yang ditetapkan.
Asep mengaku sempat berkomunikasi dengan salah satu pengelola dapur SPPG yang menyatakan setiap dapur memiliki manajemen berbeda. Namun, ia menilai perbedaan manajemen tidak boleh memengaruhi standar penggunaan anggaran maupun kualitas makanan.
“Standar harus seragam, baik dari sisi anggaran maupun kualitas,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pengelola dapur dan mitra pelaksana program di Sumedang.
Transparansi dan pengawasan ketat dinilai penting agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai tujuan serta tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola dapur maupun pemerintah daerah terkait dugaan tersebut. (*/rls)
Comments