By 
BOGOR, INDONEWS – Terkait keluhan masyarakat, Hubungan Masyarakat (Humas) RSUD Cileungsi, dr. Aprizal mengatakan, apapun keluhan dari masyarakat pihaknya menerima dengan terbuka dan menganggap sebuah kewajaran.
Menurutnya, fasilitas RSUD Cileungsi, diakui sudah sesuai standar yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kita membuka lebar, kita membuka diri. Namanya juga keluhan masyarakat, ya kita terima,” kata dr. Aprizal, saat dikonfirmasi di RSUD Cileungsi, Senin (11/4/2022).
Soal fasilitas dan tenaga medis, kata dr. Aprizal, yang dipertanyakan segi mananya. Sebab, rumah sakit Tipe B tersebut dianggap sudah memenuhi kriteria Standar Opersional Prosedur (SOP).
“Jadi tidak mungkin rumah sakit yang sejatinya untuk masyarakat tidak sesuai prosedur. Karena, sejauh ini kami menyediakan kritik dan saran bagi masyarakat,” ujarnya.
Disinggung kaitan perlu adanya inspeksi mendadak (sidak) oleh pihak terkait, pihaknya mempersilahkan dengan terbuka siapa saja untuk melakukan hal itu.
“Silahkan, kami terbuka bagi yang ingin ngecek, baik LSM, wartawan maupun DPRD,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan oleh salah satu media bahwa manajemen RSUD Cileungsi dituding telah mengkhianati masyarakat. Hal itu terlihat dari segi pelayanan yang dinilai kurang profesional, dikarenakan tidak tersedianya alat-alat kesehatan (Alkes) dan minimnya tenaga medis selama ini.
“RSUD Cileungsi kelasnya sudah Type B, tapi peralatan dan tenaga medisnya sangat jauh dari yang seharusnya didapatkan warga,” kata Romi Sikumbang, Ketua LSM Penjara Bogor Raya.
Romi juga mengaku sempat merasakan kekecewaan atas pelayanan RSUD Cileungsi. Menurut Romi, jika fasilitasnya setara dengan puskesmas, sebaiknya dinamakan Puskesmas saja.
Selain itu, pihaknya menyarankan adanya kriteria dan type rumah sakit
yang semestinya dipenuhi dulu dan jangan dinaikan typenya sebelum segala sesuatunya disiapkan.
Bahkan diakuinya, jika wilayah Bogor Timur, ini satu satunya RSUD yang diharapkan masyarakat. Namun ia menilai, sejak pertama berdirinya rumah sakit ini, belum juga maksimal.
“Belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. Saat ini, kami sudah menyurati ketua komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor selaku wakil rakyat, untuk meminta agar segera melakukan sidak),” tutupnya. (Firm)
Comments