0

JAKARTA, INDONEWS ,- Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Naisonal  Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia  (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy SH., meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera mengambil alih kasus korupsi reboisasi dan pengelolaan dana Covid-19 tahun 2020-2021 di lingkup Provinsi Maluku yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), SL.

Sekda SL diduga terlibat dalam kedua perkara tersebut saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku.

Dalam keterangan tertulis, Ismail menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, bisa menggunakan kewenanganya untuk melakukan pemanggilan dan penjemputan paksa terhadap Sekda Maluku.

“Sebagaimana termaktub dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sebab sudah mangkir dari panggilan Jaksa sebanyak dua kali,” kata Marasabessy, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

“Seharusnya Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, bisa menggunakan kewenanganya untuk melakukan Pemanggilan Paksa terhadap SL sesuai dengan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Sebab sudah dua kali mangkir dari panggilan Jaksa,” tegasnya.

BACA JUGA :  Buat Laporan Palsu Korban Curas, Pria Paruh Baya Diamankan Polisi

Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan Penunjukan SL sebagai Pj. Gubernur Maluku hingga permasalahanya selesai.

“Sekda Maluku harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai seorang pejabat, tentu dia harus kooperatif dalam menghadapi persoalan hukum yang menimpa dirinya, bukan malah mangkir dan terkesan melarihan diri dari panggilan Kejati Maluku,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku telah mengonfirmasikan bahwa Sekda Maluku, SL mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan yang tidak jelas, yaitu menjalankan tugas. (Firm)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Hukum