0

BOGOR, INDONEWS – Maraknya aktivitas penyalahgunaan BBM jenis bio solar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 34-16707 Sentul, Babakan Madang disinyalir dijual ke mafia untuk ditimbun, menjadi sorotan LSM Berkordinasi.

Kornas LSM Berkoordinasi, Marjuddin Nazwar mengaku telah melaporkan dugaan tersebut kepada BPH Migas dan meminta BPH Migas untuk menjawab secara tersurat seputar CCTV yang digunakan pihak SPBU tersebut, dimana hal itu menjadi perioritas acuan dalam pengawasan pihak BPH Migas.

“Dalam waktu dekat akan ke BPH Migas untuk mengkonfirmasi laporan yang sudah dilayangkan, sekaligus menemui  pejabat berkompeten dalam hal penanganan pengaduan dan pemberian informasi,” katanya.

Pasalnya, kata dia, kegiatan tersebut dilakukan secara berulangkali tanpa mematuhi peraturan pengisian BBM solar subsidi.

“Jelas dalam peraturan harus menggunakan barcode dalam setiap pembelian, dan mempunyai batas pembelian. Hasil investigasi LSM berkoordinasi menemukan adanya mobil yang diduga armada boks modifikasi menukar kaleng plat nomer,” ungkapnya.

Ia menejalskan, mobil tersebut bolak-balik dengan plat nomor lain, sehingga jika dicermati dan ditunggu atau diinvestigasi secara menyeluruh satu hari pul, dapat dilihat mobilnya hanya itu-itu saja, tapi plat nomornya berganti-ganti.

BACA JUGA :  PP Muhammadiah, PWM dan Dikdaskem Muhammadiah Jabar Digugat Terkait Utang

Dirinya berharap aparat penegak hukum beserta pihak terkait agar memberikan sanksi tegas kepada oknum penimbunan solar dan SPBU yang sudah memberikan akses leluasa bagi para penimbun solar untuk melakukan aksinya.

“Pasalnya mereka melakukan tanpa batas waktu dan tidak memikirkan hak masyarakat pengguna solar lain dan mengakibatkan terjadinya antrean,” katanya.

“Fenomena atau dugaan aktivitas ilegal tersebut menyalahi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 50 angka (2) huruf d dan f penyidik berwenang untuk segera bertindak menggeledah tempat

dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana

dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, menyegel dan/atau menyita alat

kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak

pidana sebagai alat bukti,” pungkasnya. (Jaya)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Hukum