By 
BOGOR, INDONEWS | Sejumlah warga menggeruduk kantor Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (2/7).
Hal itu buntut kekecewaan warga yang menilai Kepala Desa Cipayung Girang dan Camat Megamendung memutuskan peraturan batas wilayah secara sepihak, tanpa kompromi dengan masyarakat, utamanya warga RT 008, 003, dan 005 di RW 01.
Saat di kantor desa, warga berteriak meminta Kades Cipayung Girang Hj. Srie Budi Sayekti dan Camat Megamendung untuk hadir langsung atau tidak diwakilkan saat demo.
Warga menyebut, kades dan camat telah membuat warga marah akibat memutuskan batas wilayah secara sepihak, tidak mengindahkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Saat dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/7) usai pemberitaan tayang di media terkait aksi demo warga Cipayung Girang, Camat Megamendung, Ridwan tidak memberikan jawaban seolah memilih bungkam.
Begitu pun dengan Sri Budi Sayekti sebagai Kades Cipayung Girang, ia memilih bungkam, tidak mau memberikan tanggapan.
Koordinator aksi, Ardi Sasonggo dalam oransinya menyampikan, warga menolak keras jika 3 RT dipindahbataskan dari Cipayung Girang menjadi warga Cipayung Datar.
“Warga meminta lebih kedepankan azas musyawarah juga keterbukaan. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pokoknya warga menolak dan meminta dibatalkan pengalihan batas wilayah tersebut,” ujar Ardi.
Permasalahan tersebut juga sempat dilakukan secara duduk bersama di ruangan desa dengan didampingi kapolsek, babinsa, staf Kecamatan Mega Mendung untuk bermediasi.
Mediasi berjalan alot hingga tidak membuahkan hasil. Di sisi lain warga ingin ada titik temu dan kepastian pembatalan batas wilayah.
Sementara itu, bungkamnya Camat Megamendung dan Kades Cipayung Girang mendapat kritikan dari Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor Jonny Sirait.
“Sangat disayangkan sebagai pimpinan wilayah camat dan kades malah bungkam. Padahal masyarakat ingin tahu secara rinci permasalahan ini,” ujar Jonny, di Bogor, Kamis.
Menurut Jonny, bungkamnya camat dan kades menjadi potret jika aparat pemerintahan di Bogor masih banyak tertutup.
“Kemudian terkait keputusannya dalam menentukan batas wilayah, saya kira itu tindakan blunder camat dan kades. Seharusnya mereka melibatkan masyarakat sebagai objek utama. Jangan kesannya menentukan wilayah untuk kepentingan pribadi, sementara warga dikesampingkan,” ujar Jonny.
Dirinya meminta camat dan kades segera memberikan keterangan terperinci ihwal pemindahan wilayah tersebut, dan menyelesaikan atas keinginan warga.
“Kesampingkan ego pribadi, ego sebagai leader. Di sini masyarakat adalah paling penting. Kiranya para pemimpin ini juga harus bersikap terbuka, khususnya kepada media massa karena sikap tersebut menggambarkan karakter sang pimpinan,” tandasnya. (Nurman/Vina)
Comments