Yayasan 78: Pelayanan Kesehatan Korban Bencana Harus Utamakan Kemanusiaan

ACEH, INDONEWS — Menanggapi informasi terkait pembatasan penjaminan penyakit oleh BNPB dalam masa tanggap darurat bencana, Ketua Yayasan 78, dr. Rely Reagen, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi korban bencana harus mengedepankan prinsip kemanusiaan tanpa mempersulit persyaratan administratif.

Dr Rely Reagen menyampaikan bahwa di lokasi bencana banyak masyarakat kehilangan identitas akibat hanyut terbawa banjir.

Oleh karena itu, persyaratan administrasi seperti kartu identitas maupun mekanisme rujukan formal tidak seharusnya menjadi penghambat pelayanan medis.

“Dalam kondisi bencana, rakyat tidak lagi memikirkan kartu atau administrasi. Yang dibutuhkan adalah pertolongan cepat. Semua persyaratan seharusnya bisa dikesampingkan demi keselamatan jiwa,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tidak seharusnya terjadi perdebatan mengenai apakah penyakit tertentu ditanggung BNPB atau BPJS di tengah situasi darurat. Koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar pelayanan kesehatan berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Ketua Yayasan 78 menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Republik Indonesia yang dinilainya sudah tepat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk tidak bersikap formalistis atau sekadar mencari aman, melainkan hadir langsung di lapangan dan bekerja nyata.

“Jangan sibuk menyambut kunjungan Presiden, tapi turun langsung bekerja. Menteri PUPR fokus pada perbaikan jembatan dan infrastruktur, Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat dan layanan rumah sakit, Menteri ESDM mengurus listrik dan gas, Menteri Sosial menggerakkan dapur umum serta logistik pangan, dan pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi,” ujarnya.

Selain itu, Yayasan 78 menekankan pentingnya pengelolaan relawan secara terstruktur melalui pembentukan klaster sesuai dengan potensi dan keahlian masing-masing. Relawan dari berbagai unsur pemuda, masyarakat, NGO, yayasan, komunitas medis, hingga relawan umum perlu dilibatkan dan dikelompokkan agar dapat bergerak efektif di berbagai lini, seperti pelayanan kesehatan, distribusi logistik, dapur umum, pendataan korban, hingga dukungan psikososial.

Dengan pembagian klaster relawan yang jelas, bantuan di lapangan dapat lebih terkoordinasi, tepat sasaran, serta menghindari tumpang tindih, sehingga kehadiran seluruh elemen relawan benar-benar memberikan dampak nyata bagi keselamatan dan pemulihan masyarakat korban bencana.

Yayasan 78 mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu, bergerak cepat, dan menjadikan keselamatan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama. ***