By 
BOGOR, INDONESIA | PT. Daehung, di Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor belum membayar upah ratusan karyawannya.
Pemilik perusahaan yang diduga warga negara Korea, kini pergi entah kemana, sengaja meninggalkan perusahaan tanpa terlebih dahulu melunasi gaji karyawannya.
Perusahaan yang bergerak dibidang tekstil atau garment itu saat ini tutup dan hanya dijaga beberapa orang satpam dan beberapa wanita yang diduga sebagai staf perusahaan.
Ketika wartawan mendatangi pabrik untuk mendapatkan informasi lebih jauh, Senin (28/5), tapi satpam mengusir wartawan dan tidak mengizinkan menanyakan apapun.
Dengan sikap arogannya, satpam mengusir tanpa peduli terhadap jurnalis yang tugasnya menyampaikan informasi.
Berita tentang tidak dibayarnya gaji jaryawan tersebut berawal dari beberapa orang karyawan yang juga jadi korban. Mereka kecewa, mengeluh, sikap pemilik perusahaan yang tidak menghargai tenaga yang mereka dedikasikan sehari-hari.
Selain hal pembayaran gaji yag tidak jelas, masalah PHK juga menghantui pikiran mereka.
“Kejadian seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di beberapa perusahaan garmen,” ujar seorang dari korban.
“Kami sudah berganti-ganti pindah perusahaan serupa, tapi berselang beberapa tahun berjalan perusahaan tiba-tiba dinyatakan tutup,” tambahnya.
Untuk mendapat informasi dan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Disnaker, wartawan mendatangi kantor Disnaker di Kawasan Tegar Beriman, Selasa.
Namun sangat disesalkan, saat itu petugas front office menyarankan untuk bertemu dengan salah seorang pejabat kabid, tetapi pejabat bidang PHI tidak bersedia memberikan keterangan dengan alasan tidak berwenang tanpa perintah dari Kadis atau Sekdis.
Sehingga besoknya, Rabu, wartawan kembali mendatangi Disnaker dan akhirnya Sekdis, Nana Mulyana bersedia menerima di ruang kerjanya.
Beberapa informasi yang disampaikan kepada sekdis sekaligus menanyakan bagaimana tindakan Disnaker dalam kasus ini, Nana Mulyana tidak secara tegas menanggapi, terkesan bersikap dingin tanpa menunjukkan keseriusan.
Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya menunggu adanya laporan dari para korban atau karyawan guna ditangani dalam bidang Hubungan Industrial dan Pekerja (PIH).
Ia juga menyarankan agar masalah ini ditanyakan juga ke bidang pengawasan dari perwakilan Disnaker Provinsi Jawa Barat.
Sikap pemerintah selama ini dinilai lambat dalam menangani masalah yang dialami pihak buruh. Terkesan cuci tangan dan tidak ada yang peduli serius.
Kepada Bupati, Wakil Bupati Bogor, para buruh berharap agar dalam menentukan pejabat di tiap SKPD benar-benar selektif memilih pejabat yang kompeten, berkarakter baik, berintegritas, berkomitmen guna memajukan Kabupaten Bogor lebih sejahtera, istimewa. (Johannes Simanjuntak)
Comments