Polemik Ijazah Gibran: Tonggak Sejarah Wapres

Membaca Putusan MK, Putusan MA, Peluang PTUN dan Pernyataan Terbaru Yusril Ihza Mahendra

Oleh: Ketua Kantor Hukum Abri Law Firm

Edukasi Hukum, Penalaran, dan Supremasi Hukum

I. DASAR PEMBAHASAN

Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan mengenai riwayat pendidikan seseorang, melainkan telah memasuki wilayah hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan.

Setidaknya terdapat dua putusan penting yang menjadi dasar pembahasan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Kedua putusan tersebut memiliki ruang lingkup dan objek pemeriksaan yang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu memahami secara cermat apa yang sebenarnya diputus oleh masing-masing lembaga peradilan.

Pertanyaan besarnya adalah: setelah putusan MK dan MA tersebut, apakah masih tersedia jalur hukum bagi Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya? Apakah proses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih dapat dilakukan? Dan bagaimana kedudukan kemungkinan Peninjauan Kembali (PK)?

ABRI LAW FIRM mencoba menguraikannya secara proporsional, dengan tetap menempatkan asas kepastian hukum sebagai pijakan utama.

II. MEMBACA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangannya, MK juga menyinggung dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan dalam perkara tersebut mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat membuktikan kesetaraan dengan pendidikan SMA.

Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari pertimbangan dalam perkara yang diperiksa MK. Putusan itu tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai penetapan bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran tidak sah atau bahwa Gibran dipastikan tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam suatu persidangan dengan kesimpulan hukum yang menyatakan seseorang tidak pernah menyelesaikan pendidikan tertentu. Keduanya bukan hal yang sama.

III. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: SURAT PENYETARAAN DINYATAKAN TIDAK SAH

Perkembangan berikutnya muncul melalui Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pokok penting putusan tersebut adalah dinyatakannya tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan setara SMA yang menjadi objek sengketa. MA juga memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Di sini terdapat satu hal yang harus digarisbawahi: objek yang dibatalkan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan sebagai keputusan administrasi pemerintahan.

Artinya, putusan tersebut harus dibaca sesuai objek dan amar putusannya. Pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis dapat dimaknai sebagai pembatalan seluruh dokumen pendidikan seseorang, apalagi tanpa pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen lain yang relevan.

Namun, konsekuensi hukumnya juga tidak boleh dianggap ringan. Apabila suatu surat keputusan administrasi telah dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut oleh MA, maka pejabat pemerintahan yang menjadi pihak dalam perkara wajib menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada putusan di atas kertas.

IV. APAKAH GIBRAN MASIH DAPAT MENEMPUH JALUR PTUN?

Dalam perkembangan pemberitaan, Gibran menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia juga menyebut perlunya menghadirkan dokumen pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi.

Namun, perlu dipahami bahwa PTUN bukan tempat untuk sekadar menyerahkan kumpulan ijazah atau dokumen pendidikan agar kemudian dinyatakan sah secara umum.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan objek sengketa, kedudukan hukum para pihak, tenggang waktu, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, apabila Gibran hendak menempuh proses melalui PTUN, harus terlebih dahulu jelas apa objek administrasi yang dipersoalkan, siapa pejabat atau badan pemerintahan yang menerbitkannya, serta apa dasar hukum gugatan yang diajukan.

Perlu pula dibedakan antara perkara yang telah diputus MA dengan perkara lain yang masih berjalan di PTUN dan berkaitan dengan surat penyetaraan tersebut.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Jika surat yang menjadi objek sengketa telah dicabut sebagai pelaksanaan putusan MA, maka perlu dianalisis apakah objek perkara yang masih berjalan di PTUN tersebut masih ada atau justru kehilangan relevansinya.

Dengan demikian, jalur PTUN tidak dapat dianggap otomatis terbuka hanya karena seseorang ingin membuktikan dokumen pendidikannya.

V. PERNYATAAN TERBARU YUSRIL: PEMERINTAH CENDERUNG TIDAK MENGAJUKAN PK

Perkembangan penting terjadi pada 10 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan langkah hukum lanjutan atas putusan tersebut.

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA juga telah bersifat final. Ia menjelaskan bahwa Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi di MA sehingga, menurut pandangannya, Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Yusril juga menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.

Pernyataan ini penting karena memperjelas sikap pemerintah terhadap tindak lanjut putusan MA.

Namun, perlu dicatat bahwa pernyataan pejabat pemerintah harus dibedakan dari amar putusan pengadilan dan ketentuan hukum acara. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan mengenai sikap dan pandangan pemerintah, bukan putusan pengadilan baru.

Di sisi lain, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyarankan agar dirinya tetap menempuh jalur hukum, menyiapkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan PK.

Di sinilah muncul persoalan hukum yang perlu dicermati: apabila pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK tidak menggunakannya, sementara pihak yang berkepentingan langsung bukan pihak dalam perkara kasasi, maka ruang upaya hukum terhadap putusan tersebut menjadi sangat terbatas.

PK sendiri bukan upaya hukum yang dapat diajukan oleh sembarang orang. Pengajuannya harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk mengenai pihak yang berhak mengajukan dan alasan-alasan yang dibenarkan undang-undang.

Dengan demikian, kemungkinan PK tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan untuk membuka kembali perkara. Harus ada dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas.

VI. TIGA HAL YANG PERLU DIBEDAKAN

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat, terdapat tiga persoalan yang harus dipisahkan.

Pertama, keabsahan dokumen pendidikan.

Dokumen pendidikan harus dinilai berdasarkan keaslian, penerbit, riwayat pendidikan, serta ketentuan kesetaraan yang berlaku. Pembuktian dokumen harus dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, keabsahan surat penyetaraan.

Surat keterangan penyetaraan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA merupakan persoalan hukum administrasi tersendiri. Pembatalan surat tersebut harus ditindaklanjuti sesuai amar putusan.

Ketiga, kedudukan hukum dan upaya hukum lanjutan.

Tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan, banding, atau PK. Setiap upaya hukum memiliki persyaratan mengenai pihak yang berhak, objek perkara, tenggang waktu, dan alasan hukum.

Ketiga persoalan ini saling berkaitan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu persoalan yang sama.

VII. APA YANG MUNGKIN TERJADI SELANJUTNYA?

Dari perkembangan hukum dan pernyataan para pejabat yang telah disampaikan kepada publik, terdapat beberapa kemungkinan yang patut dicermati.

1. Gibran menghadirkan dokumen pendidikan yang autentik. Dokumen tersebut dapat menjadi bahan pembuktian mengenai riwayat pendidikan dan kelulusan yang bersangkutan. Namun, keberadaan dokumen pendidikan tidak serta-merta menghidupkan kembali surat penyetaraan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA.
2. Kemendikdasmen melaksanakan putusan MA tanpa mengajukan PK. Jika hal ini dilakukan, maka putusan MA harus ditindaklanjuti sesuai amar putusannya. Konsekuensi terhadap perkara lain yang berkaitan dengan objek yang sama juga perlu diperiksa berdasarkan perkembangan proses hukumnya.
3. Muncul upaya hukum lanjutan yang memenuhi persyaratan. Kemungkinan ini hanya dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara dan kedudukan pihak yang mengajukannya. Tidak cukup hanya dengan menyampaikan keinginan untuk mengajukan PK.

Dengan demikian, arah penyelesaian persoalan ini sangat bergantung pada dokumen resmi, pelaksanaan putusan pengadilan, dan langkah hukum yang benar-benar memenuhi persyaratan.

VIII. PENUTUP: HUKUM TIDAK BOLEH TUNDUK PADA KEPENTINGAN POLITIK

Polemik dokumen pendidikan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola administrasi pemerintahan.

Jangan sampai persoalan hukum diperlakukan sebagai sekadar pertarungan politik. Sebaliknya, jangan pula kepentingan politik digunakan untuk mengabaikan putusan pengadilan.

Ada dua prinsip yang harus dijaga secara bersamaan.

Pertama, setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil, termasuk kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme yang sah.

Kedua, setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban.

Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh riwayat pendidikan seseorang tidak sah hanya karena surat penyetaraannya dibatalkan. Namun, kita juga tidak boleh menganggap pembatalan surat tersebut sebagai persoalan administratif biasa yang dapat diabaikan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan pembenaran politik, bukan pula penghakiman melalui opini publik, melainkan pembuktian yang objektif dan kepatuhan terhadap hukum.

Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Jabatan tidak boleh menjadi pelindung dari kewajiban hukum, dan kritik masyarakat tidak boleh menggantikan proses pembuktian di pengadilan.

Sebab, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa, melainkan oleh fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.

Perlu Dipelajari, Tapi Tidak Perlu Ditakuti. Salam Berpikir Dalam Kewarasan.

Catatan: Tulisan ini merupakan analisis dan edukasi hukum berdasarkan perkembangan putusan serta pernyataan yang diberitakan kepada publik. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai penetapan mengenai keaslian atau keabsahan seluruh dokumen pendidikan pihak mana pun. Penilaian akhir tetap harus merujuk pada dokumen resmi, amar putusan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ***