By 
BIREUEN, INDONEWS — Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali melakukan penataan birokrasi melalui pengukuhan dan pelantikan sebanyak 145 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Langkah ini diharapkan menjadi semangat baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat kelembagaan, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Senin, 9 November 2026.
Pengukuhan dan pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi dan penguatan kelembagaan yang mencakup berbagai tingkatan jabatan, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), administrator, pengawas hingga pejabat fungsional.
Sebanyak 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau kepala dinas kembali dikukuhkan setelah melalui tahapan evaluasi dan uji kesesuaian kompetensi. Selain pengukuhan, sejumlah pejabat juga mendapatkan amanah pada posisi dan tugas baru.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Mursyidi, mantan Kepala Dinas Pertanahan, yang kini dipercaya memimpin Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bireuen (Disperindagkop).
Penempatan pejabat baru pada posisi strategis tersebut menjadi perhatian masyarakat Bireuen, bahkan turut menjadi sorotan di tingkat Provinsi Aceh. Pasalnya, selama masa kepemimpinan pelaksana tugas (Plt) sebelumnya, sejumlah persoalan di sektor pengelolaan pasar dan aset daerah menjadi perhatian publik.
Beberapa persoalan yang mencuat antara lain dugaan pungutan liar oleh oknum petugas pasar, pergantian Haria Pasar yang dipersoalkan karena dinilai dilakukan secara sepihak, lemahnya akuntabilitas pengelolaan kinerja, hingga persoalan sewa-menyewa Barang Milik Daerah (BMD) yang memunculkan dugaan penyimpangan penerimaan oleh oknum tertentu.
Berbagai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara transparan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan hadirnya kepemimpinan baru di Disperindagkop, masyarakat menaruh harapan besar kepada Mursyidi agar segera melakukan pembenahan internal organisasi, memperkuat pengawasan, serta mengembalikan tata kelola pemerintahan pada jalur yang semestinya (on the track).
Dinas Perindagkop merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis, khususnya dalam pengelolaan pasar rakyat, pelayanan perdagangan, pemanfaatan aset daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh aktivitas pengelolaan pasar dan aset daerah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pendataan, penetapan hak pemanfaatan, perjanjian sewa, pemungutan retribusi, penyetoran penerimaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan daerah, termasuk dugaan praktik mafia toko pemerintah maupun mafia tanah milik pemerintah daerah.
Seluruh aset daerah harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta peningkatan PAD Kabupaten Bireuen.
Selain itu, sebanyak 75 pejabat Eselon III dan IV turut dikukuhkan kembali sebagai dampak dari perubahan nomenklatur pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah.
Pengukuhan dan pelantikan 145 pejabat ini hendaknya tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau pergantian posisi dalam struktur pemerintahan.
Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi titik awal perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab.
Masyarakat tentu berharap para pejabat yang telah diberikan amanah mampu membuktikan kinerja nyata, bukan hanya melalui program dan janji, tetapi juga melalui pembenahan pelayanan, transparansi pengelolaan anggaran dan aset daerah, serta peningkatan pendapatan daerah.
Pada akhirnya, jabatan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan sekadar kewenangan. Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila setiap pejabat bekerja dengan integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta berani melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Bireuen membutuhkan birokrasi yang bersih, kuat, transparan, dan berorientasi pada hasil. Semoga pengukuhan dan pelantikan ini benar-benar menjadi awal semangat baru menuju Pemerintah Kabupaten Bireuen yang lebih baik. (Hendra)
Comments