Dana Bok Rp11,6 Miliar di Aceh Singkil: Mahmud Padang Desak Plt Kadinkes Buka Transparansi Anggaran

“Jangan Biarkan Uang Rakyat Berhenti Pada Laporan Administratif!”

ACEH SINGKIL, INDONEWS — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Provinsi Aceh (ALAMP-AKSI), yang diketuai langsung oleh Mahmud Padang, secara resmi mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil untuk membuka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026 yang berdasarkan dokumen pagu indikatif mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,6 miliar untuk 12 Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil.

Desakan tersebut muncul setelah mencermati dokumen pagu indikatif BOK per Puskesmas Tahun Anggaran 2026 yang disebut tertuang dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 14 Oktober 2025.

Bagi ALAMP-AKSI, besarnya alokasi anggaran kesehatan tersebut harus diikuti dengan keterbukaan informasi, pengawasan yang terukur, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji oleh publik.

Anggaran sebesar Rp11,6 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Anggaran tersebut merupakan instrumen kebijakan publik yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses, pemerataan, kualitas pelayanan, pencegahan penyakit, dan derajat kesehatan masyarakat.

Ketua ALAMP-AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa pihaknya meminta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif mengenai dasar penetapan alokasi, distribusi anggaran, mekanisme pelaksanaan, realisasi keuangan, serta capaian kegiatan yang dibiayai melalui Dana BOK.

“Jangan sampai anggaran kesehatan miliaran rupiah hanya menjadi deretan angka dalam dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, berapa yang benar-benar disalurkan, kegiatan apa yang dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, serta apa hasil konkret yang dihasilkan bagi masyarakat. Transparansi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mahmud Padang.

Soroti Alokasi Rp11,6 Miliar

Berdasarkan informasi dokumen yang menjadi perhatian Aliansi, anggaran BOK tersebut terbagi dalam lima kelompok kegiatan, yaitu:

Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup.

Surveilans dan respons penyakit.

Pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal.

Manajemen Puskesmas.

Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

ALAMP-AKSI menilai bahwa setiap kelompok kegiatan tersebut harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, indikator kinerja, target penerima manfaat, standar biaya, mekanisme pelaksanaan, serta dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Secara ilmiah, pengelolaan anggaran publik tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya serapan anggaran atau kelengkapan administrasi. Evaluasi harus mencakup tiga dimensi utama:

Pertama, efektivitas (effectiveness). Apakah kegiatan yang dibiayai benar-benar mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan?

Kedua, efisiensi (efficiency). Apakah sumber daya yang digunakan sebanding dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan?

Ketiga, akuntabilitas (accountability). Apakah seluruh keputusan, transaksi, pelaksanaan kegiatan, dan hasil penggunaan anggaran dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan?

Dengan demikian, ALAMP-AKSI meminta Dinas Kesehatan tidak hanya memperlihatkan persentase realisasi anggaran, tetapi juga menjelaskan hubungan antara belanja, keluaran kegiatan, dan dampak pelayanan kesehatan.

Lima Kelompok Anggaran Harus Dibuka Secara Terperinci

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ALAMP-AKSI meminta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil membuka penjelasan tertulis mengenai hal-hal berikut.

1. Anggaran peningkatan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup

Berapa pagu masing-masing Puskesmas?

Kegiatan apa saja yang dilaksanakan untuk pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, usia produktif, dan lanjut usia?

Berapa target dan realisasi sasaran pelayanan?

Bagaimana bukti kegiatan serta indikator pencapaian pelayanan?

2. Anggaran pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal

Berapa total alokasi anggaran PMT?

Bagaimana mekanisme pengadaan bahan pangan dan penetapan penyedia?

Apa kriteria penerima manfaat?

Berapa jumlah penerima di masing-masing wilayah kerja Puskesmas?

Bagaimana standar mutu, distribusi, dan pengawasan pemberian makanan tambahan?

Apa indikator perubahan status gizi penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan?

ALAMP-AKSI menilai kegiatan PMT perlu mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Oleh sebab itu, pengadaan dan distribusinya harus dapat ditelusuri dari perencanaan hingga penerimaan barang oleh kelompok sasaran.

3. Anggaran surveilans dan respons penyakit

Berapa alokasi anggaran untuk kegiatan surveilans?

Kegiatan pemantauan dan pencegahan penyakit apa yang dilaksanakan?

Bagaimana mekanisme pelaporan dan respons terhadap kejadian penyakit?

Apa bukti kegiatan lapangan dan capaian indikatornya?

4. Anggaran manajemen Puskesmas

Apa saja komponen belanja manajemen yang dibiayai?

Bagaimana dasar penetapan kebutuhan masing-masing Puskesmas?

Apakah terdapat dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban?

Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana pada tingkat Puskesmas?

5. Anggaran insentif UKM

Siapa kelompok penerima insentif?

Apa dasar penetapan penerima dan besaran insentif?

Bagaimana mekanisme pembayaran?

Apakah terdapat bukti pembayaran dan kesesuaian dengan ketentuan teknis yang berlaku?

Bagi ALAMP-AKSI, seluruh pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pengujian akuntabilitas penggunaan uang publik, bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan.

Keterbukaan Anggaran Adalah Kewajiban Hukum, Bukan Pilihan Pejabat

ALAMP-AKSI mengingatkan bahwa permintaan transparansi pengelolaan Dana BOK mempunyai landasan hukum yang jelas.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2 menegaskan prinsip keterbukaan informasi publik. Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

Pasal 9 mengatur informasi yang wajib diumumkan secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta laporan keuangan.

Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk keputusan dan pertimbangannya, kebijakan beserta dokumen pendukungnya, serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga sepanjang tidak dikecualikan.

Pasal 22 mengatur mekanisme permohonan informasi publik.

Artinya, informasi mengenai perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada prinsipnya dapat dimohonkan masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi, dengan tetap memperhatikan pengecualian informasi yang sah menurut undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1) mengamanatkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip tersebut menjadi landasan bahwa setiap penggunaan anggaran kesehatan harus memiliki dasar yang sah, tujuan yang jelas, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang ini mengatur tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pelaksanaan anggaran serta tanggung jawab pejabat pengelola keuangan.

Dalam konteks Dana BOK, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus mengikuti mekanisme perbendaharaan dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang ini menjadi dasar pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan, tetapi juga dapat mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Karena itu, pengelolaan Dana BOK harus siap diuji berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan pertanggungjawaban.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Peraturan ini secara khusus mengatur pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung penyediaan informasi keuangan daerah.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025.

Regulasi ini harus menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan tata kelola Dana BOK Tahun Anggaran 2026 karena mengatur mekanisme penyaluran, rekening, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan intern Dana BOK.

ALAMP-AKSI meminta Dinas Kesehatan menjelaskan kesesuaian seluruh kegiatan dengan ketentuan teknis yang berlaku, termasuk perubahan regulasi tahun 2025 tersebut.

ALAMP-AKSI Mengingatkan: Serapan Anggaran Bukan Satu-Satunya Ukuran Keberhasilan

Dalam perspektif pengawasan antikorupsi, terdapat perbedaan mendasar antara realisasi keuangan dan keberhasilan program.

Anggaran yang terserap tinggi tidak otomatis menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan telah berjalan efektif. Sebaliknya, realisasi yang belum maksimal juga perlu dianalisis berdasarkan kendala pelaksanaan, jadwal kegiatan, mekanisme penyaluran, dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ALAMP-AKSI mendorong evaluasi berbasis hasil atau result-based accountability.

Evaluasi tersebut setidaknya harus mencakup:

Kesesuaian antara pagu anggaran dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk teknis.

Kewajaran harga dan volume belanja.

Kejelasan penerima manfaat.

Ketersediaan bukti pelaksanaan kegiatan.

Kesesuaian antara pembayaran, barang atau jasa yang diterima, dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.

Capaian indikator kesehatan yang relevan dan dapat diverifikasi.

Pengawasan semacam ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko, seperti belanja yang tidak sesuai peruntukan, pengadaan yang tidak didukung kebutuhan riil, ketidaksesuaian volume kegiatan, pertanggungjawaban yang tidak memadai, atau kegiatan yang tidak memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.

Namun, seluruh indikasi tersebut harus dibuktikan melalui dokumen, pemeriksaan, dan proses yang berwenang. Tidak boleh ada kesimpulan mengenai tindak pidana korupsi hanya berdasarkan besarnya pagu anggaran atau belum tersedianya penjelasan kepada publik.

Mahmud Padang Desak Bupati dan Inspektorat Turun Melakukan Evaluasi

ALAMP-AKSI juga meminta Bupati Aceh Singkil memberikan perhatian terhadap tata kelola Dana BOK Tahun Anggaran 2026.

Aliansi meminta Bupati melalui perangkat pengawasan internal pemerintah, khususnya Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, melakukan evaluasi sesuai kewenangan terhadap:

Kesesuaian perencanaan dan pengalokasian Dana BOK.

Mekanisme distribusi anggaran kepada 12 Puskesmas.

Kepatuhan terhadap petunjuk teknis pengelolaan Dana BOK.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran terkait.

Kesesuaian realisasi keuangan dengan keluaran dan manfaat kegiatan.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal, Aliansi meminta agar dilakukan penanganan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Tujuh Tuntutan Resmi Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi Provinsi Aceh

Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, ALAMP-AKSI menyampaikan tujuh tuntutan resmi:

1. Mendesak Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil membuka informasi anggaran BOK Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp11.619.237.000 secara terperinci, termasuk distribusi pagu kepada 12 Puskesmas.
2. Meminta salinan atau akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang relevan, termasuk dokumen alokasi per Puskesmas, rencana kegiatan, serta dasar penetapan anggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
3. Meminta penjelasan mengenai realisasi keuangan dan fisik, termasuk jumlah yang telah disalurkan, jumlah yang telah dibelanjakan, sisa anggaran, serta capaian masing-masing kegiatan hingga tanggal laporan.
4. Meminta keterbukaan informasi pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk informasi penyedia, nilai kontrak atau transaksi, volume pekerjaan, bukti penerimaan barang atau jasa, sepanjang merupakan informasi publik yang tidak dikecualikan.
5. Mendesak Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melakukan reviu atau pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap tata kelola Dana BOK Tahun Anggaran 2026 apabila terdapat dasar dan risiko yang perlu ditindaklanjuti.
6. Meminta Bupati Aceh Singkil melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan Dana BOK, dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
7. Meminta Dinas Kesehatan memberikan jawaban tertulis dan terbuka atas permintaan informasi Aliansi, melalui mekanisme PPID sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Alamp-Aksi Akan Mengawal Persoalan Ini Melalui Mekanisme Konstitusional

Ketua ALAMP-AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan masyarakat, permohonan informasi publik, serta penyampaian laporan kepada lembaga pengawasan apabila ditemukan bukti awal yang relevan.

“Jangan jadikan jabatan Pelaksana Tugas sebagai alasan untuk menghindari kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat. Setiap pejabat publik yang mengelola anggaran harus memahami bahwa uang yang dikelola adalah uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak meminta sesuatu di luar hukum. Kami meminta dokumen, penjelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban,” tegas Mahmud Padang.

Ia juga menekankan bahwa AMP-AK tidak sedang membangun opini bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BOK Aceh Singkil.

Sebaliknya, Aliansi ingin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum dan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Prinsip kami sederhana: anggaran publik harus terbuka, pelaksanaan harus dapat ditelusuri, dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai pelayanan kesehatan hanya terlihat dalam laporan, sementara publik tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan anggarannya. Kami akan terus mengawal persoalan ini secara objektif, berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan hukum,” tutup Mahmud Padang.

Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi Provinsi Aceh

“Uang Rakyat Harus Kembali kepada Rakyat. Transparansi Adalah Kewajiban, Akuntabilitas Adalah Keharusan, dan Korupsi Harus Dicegah Sejak dari Perencanaan.”