0

Oleh: Johnner Simanjuntak

Banyaknya tudingan serta pemberitaan di berbagai media sosial terkait indikasi dana PIP membuat pihak sekolah enggan dikonfirmasi.

Program ini tujuannya untuk membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, agar tidak terganggu dalam menempuh pendidikan, terlebih mencegah untuk tidak putus sekolah.

Selain itu, juga dimaksudkan agar pihak sekolah menarik kembali anak putus sekolah untuk kembali bersekolah. Intinya adalah untuk meringankan biaya personal para siswa.

Dana PIP ini tentu bermanfaat untuk membeli buku dan alat tulis, perlengkapan lain termasuk pakaian seragam.

Namun sangat disayangkan bahwa dana PIP juga tidak luput dari perbuatan korupsi pihak-pihak terkait, termasuk kepala sekolah atau operatornya.

Di Kabupaten Bogor, penyelewengan dana PIP sudah banyak yang terbongkar, bahkan beberapa orang sudah terperiksa dinas pendidikan setelah mendapat sorotan dari anggota DPRD.

Akibat maraknya pemberitaan ini, maka pihak sekolah terkesan tertutup, alergi kepada wartawan untuk konfirmasi.

Seperti halnya saat wartawan melakukan investigasi atau penelusuran ke beberapa sekolah di wilayah Bogor Timur ( SD, SMP dan SLTA ), mendapat ganjalan.

BACA JUGA :  Semangat Merdeka! Inspirasi Belajar Mengelola Keuangan dari Mohammad Hatta

Tidak sedikit kepala sekolah yang menghindar bahkan sejak dari penjaga sekolah pun (satpam) sudah diperintahkan untuk tidak menerima wartawan.

Ada beberapa hal yang sangat menjengkelkan, dimana pihak sekolah mempertanyakan tugas khusus dari pemerintah jika ingin menyelidiki dana PIP  karena hal itu dianggap pembocoran informasi.

Ada juga pihak sekolah yang tidak bersedia menyebut seberapa banyak siswa yang mendapatkan PIP di sekolahnya. Justru mereka menyarankan pergi ke kantor desa dan dinsos guna mempertanyakannya.

Sulitnya mendapat informasi terkait dana PIP/KIP, semakin memperkuat dugaan bahwa penyelewengan dana PIP berpotensi terjadi.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, publik berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang baru saja dilantik (Bupati dan Wakil Bupati) segera melakukan langkah konkret serta memecat semua pihak yang terlibat.

Penulis adalah: Pemerhati Pendidikan dan Sosial

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Opini