By 
Oleh: Sri Radjasa, M.BA
Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 semula dibaca sebagai babak baru bagi Indonesia, sebuah harapan untuk keluar dari bayang-bayang tata kelola kekuasaan yang dinilai sarat kompromi dan kepentingan sempit.
Namun, realitas politik justru menghadirkan ironi, dimana perubahan yang dijanjikan terasa seperti kesinambungan yang disamarkan.
Sejak awal, pilihan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden telah memantik perdebatan serius. Bukan hanya soal strategi elektoral, tetapi menyentuh fondasi etika demokrasi.
Ketika kekuasaan beririsan dengan garis keluarga, publik tidak sedang berprasangka, namun mereka sedang membaca pola. Dan pola itu, sayangnya, lebih dekat ke logika dinasti ketimbang meritokrasi.
Komposisi kabinet mempertegas sinyal tersebut. Alih-alih menghadirkan wajah segar dengan rekam jejak bersih, publik justru disuguhi deretan figur lama yang lekat dengan kontroversi.
Ini bukan sekadar soal siapa duduk di kursi kekuasaan, tetapi tentang pesan politik yang disampaikan, bahwa stabilitas lebih penting daripada pembaruan, bahkan jika harus mengorbankan akuntabilitas.
Jika dianalogikan, pemerintahan saat ini seperti orkestra yang mengganti konduktor tanpa mengganti partitur. Prabowo berdiri di depan, mengayunkan tongkat komando, tetapi musik yang dimainkan tetap lagu lama. Tidak ada disonansi, memang. Tapi juga tidak ada pembaruan.
Memasuki tahun kedua, kritik publik semakin tajam. Sejumlah kebijakan strategis yang dinilai membebani negara, serta berbagai kontroversi yang menyeret lingkar kekuasaan lama, tidak ditangani dengan ketegasan yang diharapkan. Negara terkesan lebih sibuk meredam daripada menyelesaikan, lebih memilih stabilitas semu daripada keadilan substantif.
Kedekatan politik antara presiden dan pendahulunya pun menjadi sorotan. Dalam ruang publik, simbol-simbol relasi itu ditampilkan tanpa ragu, dari pernyataan “guru politik” hingga gestur-gestur yang menegaskan kesinambungan personal.
Dalam budaya politik patronase, ini bukan sekadar etika, melainkan sinyal, bahwa kekuasaan tidak benar-benar berpindah, hanya berganti format.
Di titik ini, istilah “deep state” menemukan relevansinya. Bukan sebagai teori konspirasi, tetapi sebagai cara membaca bagaimana kekuatan non-formal tetap bekerja di balik struktur formal.
Presiden, dalam konteks ini, menghadapi dilema klasik: memimpin secara mandiri atau mengelola keseimbangan dengan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi nyata.
Maka muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari, apakah presiden hari ini benar-benar pemegang kendali, atau sekadar “pemangku sementara”? Dalam tradisi monarki, pemangku raja bertugas menjaga stabilitas hingga pewaris sah siap mengambil alih.
Jika logika ini diam-diam bekerja dalam sistem republik, maka yang kita hadapi bukan sekadar anomali, tetapi deviasi serius.
Di tengah tekanan publik yang menguat, bahkan mulai mengarah pada delegitimasi, terlihat pula strategi politik yang rapi di sisi lain. Figur wakil presiden cenderung dijauhkan dari isu-isu sensitif, seolah disterilkan dari risiko politik.
Pada saat yang sama, konsolidasi kekuatan akar rumput dan penguasaan ruang digital berjalan sistematis, membangun fondasi elektoral jangka panjang. Ini bukan kebetulan. Ini desain.
Sejumlah manuver elite politik turut memperkuat narasi tersebut. Pernyataan-pernyataan yang menegaskan peran strategis figur tertentu dalam kontestasi mendatang bukan lagi bisik-bisik, melainkan wacana terbuka.
Politik Indonesia, tampaknya, sedang bersiap untuk satu siklus kekuasaan yang lebih panjang, dengan aktor yang sama, hanya peran yang berganti.
Dalam perspektif teori politik, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “elite entrenchment”, yaitu penguatan posisi elite melalui jaringan kekuasaan yang saling menopang.
Sirkulasi elite yang sehat menjadi tersendat, digantikan oleh reproduksi kekuasaan dalam lingkar terbatas. Demokrasi tetap berjalan, tetapi kehilangan daya koreksinya.
Namun, politik selalu menyimpan variabel tak terduga. Tekanan publik, dinamika ekonomi, hingga fragmentasi elite bisa mengubah arah permainan.
Sejarah mencatat, kekuasaan yang terlalu percaya diri justru sering tergelincir oleh faktor yang diabaikannya sendiri.
Yang menjadi pertaruhan hari ini bukan sekadar siapa yang akan berkuasa pada 2029, tetapi apakah demokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk regenerasi yang sehat. Apakah republik ini akan tetap menjadi milik semua warga, atau perlahan berubah menjadi panggung keluarga?
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar menjaga stabilitas, apalagi menjaga warisan kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memutus mata rantai yang salah, sekalipun itu berarti berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu.
Karena jika tidak, republik ini akan terus berjalan, tetapi tanpa arah yang benar. Dan dalam diam, kita mungkin telah bergeser dari demokrasi menuju kerajaan yang enggan mengaku.
Penulis adalah: Pemerhati Intelijen
Comments