By 
ACEH, INDONEWS — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap kritis terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengembangkan kawasan perkantoran terpadu seluas kurang lebih 673 hektare di areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo.
Perhatian serius ALAMP AKSI tertuju pada alokasi anggaran sebesar Rp849.927.000 yang bersumber dari APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, untuk penyusunan dokumen Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan Masterplan kawasan tersebut.
Bagi ALAMP AKSI, pembangunan kawasan pemerintahan pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerataan pembangunan daerah.
Namun, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya konsep, luasnya kawasan, atau kemegahan gambar perencanaan. Setiap kebijakan pembangunan yang menggunakan uang rakyat wajib didasarkan pada kebutuhan yang objektif, kepastian hukum, kajian ilmiah, efisiensi anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua ALAMP AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa anggaran hampir Rp850 juta bukanlah jumlah yang dapat dipandang sederhana, terlebih ketika rencana pembangunan kawasan seluas 673 hektare tersebut masih menghadapi sejumlah pertanyaan mendasar mengenai status tanah, kesesuaian tata ruang, kondisi lingkungan, karakteristik geografis, hingga kemampuan pembiayaan daerah.
“ALAMP AKSI tidak sedang menolak pembangunan. Kami mendukung pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, kami menolak apabila perencanaan pembangunan dilakukan tanpa kepastian hukum, tanpa kajian yang terukur, dan tanpa transparansi penggunaan anggaran. Uang APBK adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya,” tegas Mahmud Padang.
Bukan Sekadar Angka
ALAMP AKSI memandang bahwa penggunaan anggaran Rp849.927.000 untuk penyusunan FS dan Masterplan harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata apakah angka tersebut besar atau kecil, melainkan apakah nilai anggaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan teknis yang terukur, perhitungan biaya yang rasional, ruang lingkup pekerjaan yang jelas, serta hasil pekerjaan yang dapat diuji kualitas dan manfaatnya.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terperinci:
Apa urgensi pembangunan kawasan perkantoran terpadu seluas 673 hektare?
Apa dasar perhitungan luas kebutuhan kawasan tersebut?
Apakah sudah terdapat kajian kebutuhan ruang untuk seluruh perangkat daerah yang akan dipindahkan?
Apakah telah dilakukan analisis alternatif lokasi yang lebih efisien dan ekonomis?
Apa saja komponen pekerjaan yang tercakup dalam anggaran Rp849.927.000?
Berapa nilai anggaran untuk penyusunan FS dan berapa nilai untuk Masterplan?
Apakah terdapat survei topografi, investigasi geoteknik, pengujian tanah, kajian hidrologi, kajian lingkungan, serta analisis risiko bencana?
Bagaimana metode penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) dan dasar perhitungan biaya jasa konsultansi?
Siapa penyedia jasa konsultansi yang akan mengerjakan kegiatan tersebut?
Bagaimana indikator keberhasilan dan mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan?
Menurut ALAMP AKSI, masyarakat tidak cukup hanya diberikan penjelasan bahwa pemerintah sedang menyusun dokumen perencanaan.
Pemerintah harus membuka substansi pekerjaan, kerangka acuan kerja atau Term of Reference (KAK/TOR), rincian keluaran, jadwal pelaksanaan, metode penelitian, tenaga ahli yang dilibatkan, serta mekanisme pengendalian mutu.
Sebab, dokumen FS dan Masterplan bukanlah sekadar gambar arsitektur atau ilustrasi kawasan pemerintahan. Keduanya harus menjadi instrumen pengambilan keputusan yang berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
“Jangan sampai masyarakat hanya diperlihatkan gambar kawasan perkantoran yang megah, sementara pertanyaan tentang apa yang dikerjakan, bagaimana prosesnya, dan apa manfaat konkret dari anggaran tersebut justru tidak memperoleh jawaban,” ujar Mahmud.
Kepastian Status Tanah
ALAMP AKSI menempatkan kepastian status hukum tanah sebagai salah satu persoalan paling mendasar dalam rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu tersebut.
Penggunaan istilah eks HGU tidak boleh langsung ditafsirkan bahwa seluruh bidang tanah telah otomatis menjadi tanah yang bebas dari persoalan hukum dan siap digunakan untuk pembangunan.
Berakhirnya suatu hak guna usaha tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan pertanahan. Status tanah setelah berakhirnya HGU harus ditelusuri berdasarkan dokumen pertanahan, keputusan administrasi, data pendaftaran tanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus memberikan penjelasan mengenai:
Apakah HGU PT Nafasindo benar-benar telah berakhir secara hukum?
Kapan tanggal berakhirnya HGU tersebut?
Bagaimana status tanah setelah berakhirnya HGU?
Apakah terdapat keputusan atau penetapan dari Kementerian ATR/BPN mengenai status tanah?
Apakah tanah tersebut telah tercatat sebagai tanah yang berada dalam penguasaan negara atau memiliki status penguasaan lainnya?
Apakah terdapat hak pihak ketiga, penguasaan masyarakat, klaim perorangan, konflik agraria, atau keberatan atas bidang tanah tersebut?
Apakah seluruh 673 hektare telah memiliki data batas dan pemetaan bidang yang jelas?
Apa dasar hukum yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memperoleh hak pemanfaatan atau penguasaan tanah tersebut?
ALAMP AKSI mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan di atas tanah yang belum memiliki kepastian hukum dapat menimbulkan risiko serius.
Risikonya bukan hanya keterlambatan pembangunan, tetapi juga potensi sengketa pertanahan, pemborosan biaya perencanaan, biaya penyelesaian konflik, hingga kemungkinan munculnya kewajiban keuangan baru bagi pemerintah daerah.
Dalam perspektif pencegahan korupsi, kepastian hukum atas aset dan tanah merupakan bagian penting dari pengamanan aset negara dan daerah.
Karena itu, ALAMP AKSI mendesak Bupati Aceh Singkil bersama Bappeda dan Dinas PUPR untuk berkoordinasi secara terbuka dengan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN guna memastikan status hukum lahan sebelum melangkah lebih jauh.
Kajian Ilmiah
ALAMP AKSI menilai bahwa luas kawasan 673 hektare merupakan skala perencanaan yang tidak kecil.
Karena itu, perencanaan kawasan perkantoran terpadu harus menggunakan pendekatan ilmiah lintas disiplin, bukan hanya pendekatan administratif dan arsitektural.
Ada sejumlah aspek yang wajib menjadi perhatian.
- Analisis karakteristik tanah dan geoteknik
Apabila lokasi pembangunan memiliki karakteristik tanah gambut atau tanah lunak, pemerintah wajib memastikan daya dukung tanah, tingkat penurunan tanah (settlement), stabilitas tanah, serta risiko kerusakan bangunan dan infrastruktur.
Tanah gambut mempunyai karakteristik fisik dan hidrologis yang berbeda dengan tanah mineral pada umumnya.
Karakteristik tersebut dapat memengaruhi:
Stabilitas fondasi bangunan.
Biaya konstruksi dan kebutuhan perbaikan tanah.
Penurunan permukaan tanah.
Stabilitas jalan dan jaringan utilitas.
Pengelolaan air tanah dan drainase.
Risiko kebakaran pada ekosistem gambut apabila relevan dengan kondisi lokasi.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan tersedianya investigasi geoteknik, pengeboran tanah apabila diperlukan, pengujian laboratorium, serta pemetaan karakteristik tanah.
Jangan sampai Masterplan telah disusun, tetapi setelah memasuki tahap konstruksi ternyata kondisi tanah membutuhkan biaya tambahan yang sangat besar.
- Analisis hidrologi dan risiko banjir
Apabila kawasan tersebut memiliki potensi banjir, genangan, atau dipengaruhi sistem sungai dan daerah aliran sungai, maka kajian hidrologi menjadi kebutuhan mendasar.
Perencanaan harus memperhatikan:
Curah hujan dan intensitas hujan.
Kondisi daerah tangkapan air.
Kapasitas saluran drainase.
Elevasi dan kemiringan lahan.
Arah aliran permukaan.
Riwayat banjir dan tinggi genangan.
Kemampuan kawasan dalam menampung limpasan air.
Kebutuhan kolam retensi atau sistem pengendalian banjir.
Pembangunan kawasan perkantoran yang tidak mempertimbangkan sistem hidrologi berpotensi memindahkan persoalan banjir ke wilayah permukiman masyarakat di sekitarnya.
Dengan demikian, pembangunan tidak boleh hanya memperhitungkan kepentingan bangunan pemerintahan, tetapi juga keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
- Analisis kesesuaian tata ruang
Pemerintah harus memastikan apakah lokasi tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) apabila tersedia, serta ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku.
Luas 673 hektare harus dijelaskan berdasarkan kebutuhan ruang yang rasional.
Apakah seluruh lahan akan digunakan sebagai kawasan perkantoran?
Bagaimana pembagian ruang untuk:
Gedung pemerintahan.
Jalan dan akses transportasi.
Fasilitas pelayanan masyarakat.
Ruang terbuka hijau.
Infrastruktur dasar.
Drainase dan pengendalian banjir.
Kawasan penyangga lingkungan.
Fasilitas pendukung lainnya.
Tanpa pembagian ruang yang jelas, perencanaan kawasan berisiko menjadi terlalu luas, tidak efisien, dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pemerintahan.
- Analisis lingkungan dan daya dukung kawasan
Pembangunan kawasan pemerintahan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Pemerintah wajib mengidentifikasi potensi dampak terhadap:
Ekosistem dan tutupan lahan.
Sistem tata air.
Kualitas air dan tanah.
Keanekaragaman hayati.
Risiko erosi dan sedimentasi.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Potensi dampak kumulatif dari pembangunan bertahap.
Dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL harus dipenuhi sesuai dengan jenis, skala, lokasi, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
ALAMP AKSI menegaskan bahwa pembangunan yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan bukanlah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.
Perspektif Antikorupsi
Dalam perspektif pemberantasan korupsi, salah satu pendekatan paling penting adalah mencegah penyimpangan sebelum kerugian negara atau daerah terjadi.
ALAMP AKSI memandang bahwa tahap perencanaan merupakan salah satu titik penting yang harus diawasi karena keputusan pada tahap ini akan menentukan arah pengeluaran anggaran pada tahun-tahun berikutnya. ***
Comments