By 
SUMEDANG, INDONEWS | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, H. Yomanius Untung, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2026 di Aula Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Jumat (27/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat itu menekankan pentingnya komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial menjadi sarana efektif untuk menjembatani komunikasi tersebut.
“Problem kita sebagian besar terkait komunikasi. Karena itu saya mengambil solusi bahwa komunikasi menjadi sangat penting, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial sebagai instrumen komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui media sosial masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan berbagai aspirasi maupun persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, wakil rakyat juga dapat menyampaikan berbagai kebijakan dan program kepada masyarakat secara cepat serta memperoleh umpan balik secara langsung.
Dalam dialog bersama warga, salah satu aspirasi yang mencuat adalah persoalan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Menurut Untung, hingga saat ini masih banyak masyarakat di wilayah Sumedang yang menghadapi kendala tersebut.
Padahal, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran bagi rumah sakit milik provinsi agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau BPJS-nya sedang tidak aktif.
“Rumah sakit milik provinsi, termasuk yang dekat dengan wilayah ini seperti RSKK, tidak boleh menolak masyarakat. Walaupun tidak punya BPJS atau BPJS-nya nonaktif, tetap harus dilayani,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Sumedang Yogie Yaman Sentosa serta Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Dapil V, Asep Kurnia.
Asep Kurnia menyampaikan bahwa kehadiran DPRD Kabupaten dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Kabupaten Sumedang dalam menindaklanjuti berbagai persoalan masyarakat.
Menurutnya, beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain terkait perlindungan kesehatan melalui BPJS. Ia mengatakan pihaknya akan mengecek penyebab BPJS warga yang tiba-tiba tidak aktif, apakah karena kesalahan administrasi pemerintah atau karena yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran (PBI).
“Ini harus dicek. Apakah ketidakaktifan itu akibat kekeliruan dari pemerintah atau memang karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan BPJS PBI,” katanya.
Selain masalah kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur jalan di wilayah Cimanggung yang dinilai masih belum memadai. Menurut Asep, persoalan tersebut perlu dikawal bersama agar dapat masuk dalam program pembangunan.
“Kalau itu jalan kabupaten harus dipastikan masuk dalam APBD Kabupaten. Jika itu jalan provinsi, maka fungsi pengawasan DPRD Provinsi harus berjalan efektif,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) serta isu ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Asep berharap sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumedang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat bisa ditindaklanjuti bersama dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” pungkasnya. (*/man)
Comments