Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Prioritas Sapa Warga Bunda Eni ke Cimanggung

SUMEDANG, INDONEWS.COM | Calon Bupati Sumedang Nomor urut 1, Eni Sumarni menyapa warga Kecamatan Cimanggung, Sabtu 5 Oktober 2024. Bunda Eni diantar ratusan rombongan dari Sumedang dan para relawan di dapil 5 dan 6. Juga tampak hadir anggota sayap partai Golkar AMPG dan FKPPI.

Wanita yang kerap dipanggil Bunda Eni itu mengawali sapa warga dengan melewati jalan desa Cikahuripan lanjut ke Desa Sindanggalih dan Pasar Parakanmuncang Kecamatan Cimanggung.

Dengan menaiki kendaraan Pajero Sport D 1085 ENI itu kerap disapa warga dengan sebutan Ibu (Bunda) bahkan tak jarang Bunda Eni turun dari mobil dan menyapa warga terutama kaum hawa.

Bunda Eni pun dikerubuti kaum ibu ibu yang curhat biaya sekolah mahal, dan sulitnya anak masuk ke sekolah negeri karena terkendala zonasi.

Kegiatan dilanjutkan ke beberapa desa di Cimanggung dengan menyapa warga dan sesekali bertanya kendala apa yang dihadapi warga selama ini.

“Jadi secara kesimpulan, hasil sapa warga ke Cimanggung, kendala yang utama adalah masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masalah ekonomi misalnya, masih banyak warga yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan meskipun berada di kawasan industri Cimanggung. Masih banyak warga yang terjerat rentenir dan biaya sekolah yang mahal,” ujarnya.

Lalu, masalah pendidikan, selain biaya mahal juga anak anak susah masuk ke sekolah negeri karena terkendala sistem zonasi. Belum gaji guru honorer yang kecil bayangkan hanya Rp150ribu per bulan, itu juga diberikanya 3 bukan sekali. Ini bukan lelucon tapi ini nyata. Dan ini saya kira bermasalah yang harus segera dicarikan solusi.

“Bayangkan gaji 150rb per bulan, apakah bisa mensejahterakan guru honor, bagaimana kualitas pendidikan ini mau mau toh kesejahteraan guru juga masih ada yang nerima Rp150 ribu per bulan,” ujarnya.

Lalu, masalah sistem zonasi, sudah saatnya Pemkab Sumedang turun tangan, jangan serta merta kebijakan provinsi itu dicerna tanpa dicarikan solusinya. Tanpa memperhatikan kondisi di lapangan. Idealnya, jika sistem zonasi diberlakukan, tambahlah ruangan kelas baru atau penambahan sekolah negeri.

“Bagaimana jika anak tidak mampu, jauh dari sekolah negeri? Kan tidak semua tercover sama KIP dan SKTM. Makanya ini harus dibenahi, ini meski harus ada perubahaan,” katanya.

Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan, jumlah penduduk kecamatan Cimanggung yang mencapai 65.000 lebih berdasarkan jumlah hak pilih, belum yang berusia 17 tahun ke bawah. Itu hanya tecover di layanan kesehatan Puskesmas Cimanggung yang belum ada tempat perawatan. Ditambah Puskesmas pembantu di Sawahdadap yang tidak akan bisa melayani masyarakat terutama yang dirawat sakit.

“Makanya, ini perlu ada action, tidak lagi rapat, tidak lagi pembahasan pembahasan yang bisa menghabiskan uang negara, tapi saatnya action. Kita target misalnya, tahun ini masalah Puskesmas DTP, tahun depan masalah pasar. Coba, pasar Cimanggung sudah 5 kali ganti bupati, tak pernah ada perbaikan. Hasil sapa warga ke Pasar Parakanmuncang bahwa mereka hanya ingin dibangun 100 persen biaya APBD. Nah, saya kira ini tidak mustahil kalau pemimpinya berani,” ujarnya. (Imn)