Anggaran PBN Kabupaten Bekasi Diluar Kota Dianggap Hamburkan Uang Negara

BEKASI, INDONEWS – Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu (LSM MASTER), Arnot mengatakan, program Pembinaan Bela Negara (PBN) untuk seluruh Desa di Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan diluar daerah sangat tidak tepat.

Menurut Arnot, PBN yang dianggarkan Tahun Anggaran (TA) 2023 sekitar Rp.50 hingga Rp.70 juta per desa tersebut sama dengan menghambur-hamburkan jika dilaksanakan diluar Kabupaten Bekasi, karena nilai anggaran tersebut dapat menjadi lebih tinggi jika dibandingkan kegiatan itu dilaksanakan di wilayah Bekasi.

Padahal, kata Arnot, Pembinaan Bela Negara tersebut dapat dilaksanakan di aula Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya di Gedung Wibawa Mukti atau tempat serbaguna lainnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih efisien.

Arnot mengakui, betapa pentingnya program PBN tersebut guna meningkatkan karakter cinta tanah air terhadap aparat desa yang akan ditransformasikan kepada masyarakat.

“Kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara harus terus disosialisasikan agar masyarakat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Namun di sisi lain, pemerintah desa harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pelaksanaannya,” kata Arnot.

Lebih lanjut Arnot menegaskan, penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kegiatan bela negara pada desa Kabupaten Bekasi tersebut menurut informasi sudah didiskusikan dengan aparat penegak hukum, dan telah mendapat saran kalau kegiatan tersebut tidak pantas dilaksanakan di luar daerah, karena berimplikasi pada pemborosan anggran. Namun pihak pengelola anggaran tetap bersikukuh melaksanakan diluar wilayah.

“Saran dari APH tidak dihiraukan, sehingga akan menindaklanjuti segala laporan masyarakat yang menduga ada unsur tindak pidana korupsi pada PBN tersebut,” kata Arnot.

Menurut Arnot, sebelumnya, Kabaresrim Polri, Komjen Wahyu juga pernah mengatakan pada siaran persnya, bahwa pola korupsi kerap terjadi di lingkungan pemerintah desa.

Menurut Kabareskim, tutur Arnot, dana desa dikumpulkan lalu oleh oknum digunakan untuk berlibur dengan dalih studi banding.

“Dana desa dikumpulkan untuk plesiran dengan dalih studi banding ke suatu tempat,” kata Arnot, menirukan Komjen Pol. Wahyu, pada acara badan hukum nasional Kemenhunkam dalam tema strategi dan senergitas penegakan hukum Tindak Pidana korupsi, Rabu (25/10/2023) lalu.

Menurut Arnol, pernyataan Kabareskrim Polri tersebut sangat masuk akal dan kerap terjadi di lingkungan pemerintahan desa, dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak berdampak pada kemajaun dan perekonomian desa, justru oknum aparat desa hanya bersenang-senang dan mencari keuntungan oleh oknum pengelola anggaran.

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, kata Arnol, pihaknya meminta inspektorat Kabupaten Bekasi dan Dinas BMPD Kabupaten Bekasi memberi perhatian khusus atas pengelolaan anggaran untuk kegiatan PBN tersebut.

Perlu juga diketahui, kegiatan pembinaan bela negara tersebut sudah dilaksanakan beberapa tahap dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni bulan ini, tepatnya tanggal 21 Desember 2023 yang direncanakan juga di daerah Bandung.

Arnot berpesan agar narasumber yang dilibatkan dari lingkungan pemerintah dan penegak hukum tidak berkenan menghadiri kegiatan tersebut jika dilaksanakan diluar daerah Kabupaten Bekasi.

“Jika kegiatan itu dilaksanakan diluar daerah Pemkab Bekasi, itu artinya menghabur-hamburkan uang negara. Kami juga akan segera melaporkan ke pihak berwenang,” tandasnya. (hen)