CIREBON, INDONEWS – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengutip pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik.
Kaitan itu, kata Ono, PDI Perjuangan mewujudkan Desa Kuat, Desa Taman Sari Pembangunan Nusantara. Hal itu disampaikannya saat diskusi bareng Kuwu (Kepala Desa) se Kabupaten Cirebon yang digagas Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Minggu, 26 Februari 2023, di RM. Alamanis.
Menurut Ono, saat ini masih banyak persoalan rakyat di desa yang perlu diselesaikan.
Sementara Ketua FKKC, Muali mengatakan, saat ini kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah.
“Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial,” ujarnya.
Saat ini, sambung Muali, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan (Bankeu) didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 dan pengorbankan pembangunan infrastruktur.
Sementara Kuwu Aris Tarmidi menyampaikan, selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil, hanya Rp.130 ribu setiap tahunnya.
Menanggapi itu, Ono Surono mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri Pidato HUT ke 48 PDI Perjuangan mengatakan, desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
“Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa. Dan PDI Perjuangan telah menjadikan Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dan Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara sebagai tema dalam Rakernas 2021 dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa,” papar Ono.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono mempunyai program Jabar Bangkit 2024 dan sepakat dengan kuwu-kuwu untuk mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp.500 juta tiap tahunnya.
“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi Rp500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program Rp 500 juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024,” kata Ono.
“Bila jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957, maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar Rp3 triliun dan itu kurang dari 10 persen APBD Jawa Barat,” tambahnya.
“Jika Desa Kuat, menurutnya, maka Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. itulah indonesia maju yang berdaulat. Indonesia yang berakar dan bertumpu pada desa yang kuat!” tandasnya. (Yogi Ramlan/Ndi)





























Comments