Roda Pemerintahan Terseok, LSM Penjara Desak Kemendagri Tetapkan Bupati Bogor Depenitif

BOGOR, INDONEWS – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DPC Kabupaten Bogor, Romi Sikumbang menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

LSM Penjara meminta Kemendagri melaksanakan UU dalam rangka penetapan Bupati Bogor baru dan pemberhentian Bupati Bogor yang berstatus terpidana kasus korupsi yang sudah divonis 4 tahun oleh pengadilan Tipikor Bandung.

Menunut Romi, hal ini merupakan bentuk tindaklanjut dari tersendat dan terseok-seoknya anggaran yang dikucurkan untuk kepentingan masyarakat, baik untuk desa maupun kecamatan, sehingga roda pemerintahan Kabupaten Bogor berpotensi terhambat pada pembangunan dan berdampak pada terhambatnya kinerja dalam pelayanan masyarakat.

“Kami menilai sampai saat ini birokrasi di Kabupaten Bogor tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Hal ini menyebabkan terganggunya penentu dan pengguna kebijakan dan kewenangan tersebut,” ujar Romi, di Bogor, Rabu (29/3/2023).

Romi membeberkan alasan pihaknya meminta Kemendagri segera menetapkan bupati baru dan memecat Ade Yasin yang sudah divonis 4 tahun. Sebab menurutnya, saat ini Plt bupati mempunyai kewenangan terbatas sehingga birokrasi dan pembangunan terhambat.

“Sepatutnya Kemedagri menjalankan UU. Sesuai Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD. Pemberhentian ini dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” jelasnya.

Pihaknya berharap Kemendagri dapat segera melaksanakan amanat UU tentang Pergantian Bupati Bogor untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan normal, tanpa halangan dan rintangan. Sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat.

“Kami berharap kementerian dalam negeri dapat melaksanakan pergantian bupati dalam waktu yang singkat, mengingat Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten terpadat di Indonesia, sarat akan tugas dan kewenangan bupati dalam mengambil keputusan di wilayah Kabupaten Bogor,” tutupnya. (Firm)