Rencana Bimtek ke Bali, Ketua Apdesi: Kabupaten Sama, Kenapa Bogor Tidak

BOGOR, INDONEWS | Soal rencana bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan seluruh kepala desa (kades) se Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor angkat bicara.

Ketua Apdesi Kabupaten Bogor sekaligus Kepala Desa Cimanggis, kecamatan Bojong Gede, Abdul Aziz Anwar mengatakan, rencana tersebut belum pasti karena sedang Fokus Jambore dan Audien dengan dinas di Kabupaten Bogor.

“Kami lagi fokus Jambore. Tidak ada pelatihan-pelatihan dulu, dan karena tugas saya lagi berjalan audiensi ke dinas- dinas dan lain-lain, karena Jambore baru beres,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (5/8).

Menurutnya, wacana tersebut tercetus saat rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) beberapa Minggu lalu. Bimtek tergantung hasil musyawarah nanti dengan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Apdesi Kabupaten Bogor, karena kabupaten lain juga sering berkunjung ke Bogor.

“Lalu kenapa Kabupaten Bogor juga tidak mencontoh itu. Wacana tersebut merupakan hasil dari usulan para Ketua DPK. Sudah ada juga dari Kecamatan Darmaga ke Bali, Kecamatan Jonggol sekarang lagi ke Lombok. Kenapa tidak Apdesi fasilitasi kedepannya. Dari kabupaten lain pada ke Bogor, kenapa Bogor tidak. Semua hasil musyawarah Ketua-ketua DPK apabila kedepannya diperlukan,” terangnya.

Sementara Kades Leuwisadeng selaku Sekretaris Apdesi Kabupaten Bogor, Didin saat dikonfirmasi wartawan terkait rencana bimtek tersebut, ia tidak menjawab.

Untuk diketahui, terkait rencana pihak penyelenggara bimtek melalui Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya (P3Sriwijaya) mematok biaya per tingkat pemerintahan desa sebesar Rp29 juta dengan rincian per Kepala Desa Rp. 15 juta, Sekretaris Desa Rp. 7 juta dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp. 7 juta.

Rencananya, bimtek dilaksanakan pada awal bulan September 2024 selama empat hari.

Sementara, bila merujuk dengan jumlah pemerintahan tingkat desa (Pemdes) berjumlah 416 dengan dikalikan Rp. 29 juta per desa, maka anggaran yang terkumpul ditaksir mencapai Rp. 12,64 miliar. (Firm)