By 
Pemulihan Rumah Warga Terus Diproses
BIREUEN, INDONEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dibawah kepemimpinan H. Mukhlis, S.T selaku Bupati dan Ir. Razuardi, M.T sebagai Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menangani masyarakat yang menjadi korban banjir lumpur.
Meskipun hingga saat ini masih terdapat sebagian warga yang bertahan di tenda-tenda pengungsian, bahkan ada yang mendirikan tenda di kawasan Kantor Pusat Pemerintahan Bupati Bireuen sebagai bentuk kekecewaan dan tuntutan kejelasan pembangunan rumah layak huni, pemerintah daerah terus berupaya memberikan solusi terbaik bagi para penyintas.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen, Dodi Mardian, SE., MSM, dalam pertemuan bersama awak media pada Sabtu malam (13/3/2026) di halaman Pendopo Bupati Bireuen menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kondisi pengungsi yang tersebar di sepuluh kecamatan yang terdampak bencana.
Ia menyebutkan bahwa desa yang mengalami dampak paling parah adalah Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, di mana ratusan rumah warga dilaporkan hilang akibat bencana tersebut. Sementara itu, di Desa Kapa tercatat sekitar 22 kepala keluarga yang terdampak.
Menurutnya, pemerintah memahami keresahan masyarakat yang hingga kini masih menunggu pencairan dana bantuan untuk pembangunan kembali rumah mereka.
“Insya Allah dana tersebut akan segera dicairkan. Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak menutup mata terhadap berbagai laporan masyarakat, baik yang disampaikan melalui camat maupun kepala desa di sepuluh kecamatan yang terdampak,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan pencairan dana bantuan triwulan yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat melalui rekening para penyintas, sebagaimana program bantuan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam proses penanganan bencana ini, BPBD Bireuen turut didampingi oleh tim dari BNPB pusat untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami bekerja tidak mungkin di luar aturan. Setiap langkah yang diambil harus sesuai regulasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dua minggu sebelumnya, seluruh kepala desa yang wilayahnya terdampak juga telah melakukan pertemuan khusus dengan Bupati Bireuen. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya menjaga ketenangan masyarakat sembari menunggu proses administrasi dan teknis yang sedang berjalan.
Dari total bantuan yang telah disetujui pemerintah pusat, dana untuk rumah rusak ringan dan sedang telah mulai dicairkan dengan nilai mencapai sekitar Rp86 miliar. Namun, untuk kategori rumah rusak berat dan rumah yang hilang sepenuhnya masih memerlukan proses tambahan, termasuk rekomendasi dari tim geologi yang akan dimintakan kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.
Dodi Mardian juga mengakui bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim geologi, BNPB, serta Badan Pertanahan Nasional agar proses administrasi dan verifikasi dapat dipermudah tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Di tengah kondisi bencana, pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi. Bantuan logistik terus disalurkan melalui satu pintu koordinasi dengan para camat di wilayah terdampak.
Saat ini Kabupaten Bireuen masih berada dalam masa transisi darurat yang dijadwalkan berakhir pada 9 April 2026, namun masa tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan melalui dukungan APBA maupun pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan pendataan ulang terhadap jumlah kerusakan rumah setelah masa transisi darurat berakhir. Pendataan tahap kedua tersebut kemungkinan besar akan melibatkan unsur media agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel.
Dari pendataan tahap pertama, tercatat sekitar lima ribu rumah mengalami kerusakan ringan dan sedang. Sementara itu, Bupati Bireuen juga telah menandatangani usulan bantuan pembangunan sekitar 31 ribu unit rumah kepada pemerintah pusat yang turut didukung oleh unsur Forkopimda.
Pemerintah daerah berharap proses pemulihan pascabencana ini dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, “Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan harapan. Ketika pemerintah dan rakyat berdiri bersama, setiap kesulitan akan berubah menjadi kekuatan untuk bangkit.”
Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan Kabupaten Bireuen mampu bangkit lebih kuat dan maju setelah musibah banjir lumpur ini.
Pertemuan pers tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Hanafiah, SP., CGCAE, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen Muhajir Juli, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mursyidin, S.Sos., M.Sos., serta Camat Peusangan Alfian, S.Sos. (Hendra)
Comments