By BOGOR, INDONEWS – Pembangunan jembatan Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sempat tertunda dan menyisakan dugaan korupsi.
Sebelumnya, pembangunan jembatan dikerjakan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) dengan anggaran Rp. 300 juta dari bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Sebagaimana keterangan Eko, salah satu perangkat Desa Ciburuy, bahwa pembangunan jembatan tidak diteruskan PT. PPE. Selanjutnya dikerjakan oleh pihak desa dengan uang pribadi.
Sementara Pelaksana Pekerjaan Jembatan Ciburuy, Andre saat dikonfirmasi pada Minggu (26/6/2022) mengatakan, saat ini pembangunan jembatan sudah selesai.
“Sudah selesai pak,” katanya, melalui pesan WhatsApp.
Andre menanggapi tentang temuan GMPK, yang mana dalam pengerjaan proyek pembangunan jembatan Ciburuy ini diduga banyak masalah dan berpotensi korupsi hingga pekerjaannya molor melebihi tahun 2021.
“Keterlibatannya, pencairan dari pemdanya pak. Ada banyak pak desa yang selesai (pembangunan, red) di 2022. Samisade bukan seperti pekerjaan di PUPR atau dinas lain pak yang harus selesai di tahun 2021. Untuk desa terkait juga sudah ke ranah inspektorat pak dan sudah selesai juga permasalahnnya. Saya mau menanggapi juga, apalagi yang harus ditanggapi kalau sudah selesai,” paparnya.
Andre membenarkan bahwa dirinya selaku pelaksana dalam proyek tersebut. “Saya cuma pelaksana lapangan,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor memberikan keterangan bahwa jembatan tersebut sudah selesai dikerjakan.
“Pembangunan jembatan tersebut memang sudah terselesaikan oleh desa pada tangga 22 Mei 2022 lalu. Namun patut digarisbawahi bahwa proyek diteruskan dengan dana pribadi desa. Lantas uang yang Rp. 300 juta untuk menyelesaikan jembatan ke mana? Tentunya diduga masuk kantong PT. PPE yang tak menyelesaikan pekerjaan,” ungkap Jonny Sirait, beberapa waktu lalu.
Jonny menambahkan, GMPK yang didirikan mantan petinggi Polri dan KPK, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Bibit Samad Rianto, tak habis pikir dengan kinerja PPK. Di mana GMPK banyak menerima laporan minor dari beberapa desa atas pekerjaannya.
“Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa PT. PPE atas sejumlah dugaan pelanggaran. Data-datanya ada pada kami. GMPK juga akan terus bergerak agar uang rakyat ini tidak masuk kantong pribadi,” ujar Jonny, kala itu.
Sementara saat dikonfirmasi kembali pada Rabu 29 Juni 2022, Jonny mengaku heran mengapa pelaksana proyek seolah begitu entengnya menyebut proyek Samisade bukan seperti proyek PUPR.
“Lah pejabat ini makin gila saja ya. Walaupun itu bukan proyek PUPR, tapi kan dananya dari negara. Harus dipertanggungjawabkan dong. Jangan sampai molor juga karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kan ada aturannya,” ujar Jonny, sembari tertawa.
Selain itu, kata Jonny, masih ada misteri dalam pembangunan Jembatan Ciburuy, yang mana sebelumnya, diduga telah dikucurkan anggaran sebesar Rp.300 juta kepada PT. PPE, akan tetapi menurut informasi perangkat desa, penyelesaian jembatan menggunakan dana pribadi desa.
“Pertanyaannya, dana yang Rp.300 juta itu ke mana. Kan ini pakai uang desa (untuk penyelesaiannya). Jadi kami hanya berpendapat, bahwa tidak semudah itu memberikan komentar. Jangan juga membandingkan pada kesalahan, seperti banyak desa yang proyeknya molor. Perbandingan itu pada yang berprestasi dong. Makin gila saja ini,” tukasnya, terkekeh. (Firm)
Comments