By 
BOGOR, INDONESIA | Pembangunan RSUD Parung Kabupaten Bogor yang dikerjakan pada tahun 2021 dan 2022, terindikasi kuat beraroma korupsi.
Dugaan itu seiring adanya sejumlah pemberitaan serta banyaknya elemen masyarakat yang melaporkan dugaan itu ke aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejari Bogor, sehingga pembangunannya tersandera. Bahkan pada tahun 2023, pemerintah menghentikan pembiayaannya lanjutan.
Di antara elemen masyarakat yang melaporkan, yakni LSM Forbi PPKM melalui Ketua Umumnya, Mikler Gultom SH., MH.
Mikler menyebut, pada bulan Januari 2021 pihaknya melaporkan dugaan korupsi itu ke Kejari Bogor. Dia yang dilaporkan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK), kepala dinas dan pihak lainnya.
Namun, hingga April 2024 belum ada respon yang jelas atau tindakan pemeriksaan yang serius dari pihak Kejari.
Mikler mengatakan, progres pemeriksaan laporan tersebut sudah beberapa kali ditanyakan, tapi jawaban yang diterima hanya sedang memulai penyelidikan.
Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan RSUD Parung ini sudah ramai dibicarakan publik akibat terindikasi adanya praktik korupsi.
Hal ini pun diakui oleh kejari sendiri, bahwa kerugiannya ditaksir sebesar Rp 36 miliar, dan ada dugaan mark up pada kontrak yang Rp 93 miliar.
Hal lain penyebab dugaan korupsi bahwa saat pelaksanaan pekerjaan PT. JSE terindikasi melanggar spesifikasi dan volume pekerjaan. Selain itu keterlambatan pekerjaan tidak dikenakan denda, padahal penyedia empat kali mendapat addendum.
Proyek pembangunan tersebut harusnya sudah selesai bulan Desember 2021, tetapi realitasnya baru kelar pada bulan Juni 2022.
Sebagaimana diketahui, bahwa PT. JSE tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai persyaratan. Selain hanya berupa perusahaan pinjaman, juga binafidiras tidak memenuhi.
Mikler Gultom berjanji untuk terus mengawal kasus ini guna memastikan hukum berjalan di Kejari Bogor. (Johanner Simanjuntak)
Comments