By 
BANDUNG, INDONEWS — Ketua Persaudaraan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Jawa Barat dan pemerhati kepemudaan, Rusman Nuryaman, mengaku prihatin terhadap situasi carut-marut kepemudaan yang tak kunjung usai.
“Dualisme bahkan tigalisme kepengurusan KNPI di tingkat pusat berimbas pada kekisruhan kepengurusan KNPI di daerah, termasuk KNPI Jawa Barat yang saat ini diketuai oleh Ridwansyah Yusuf Achmad. Kemudian muncul Kepengurusan Caretaker dengan Ketuanya Hendra Guntara bisa berimbas pada tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan Provinsi Jawa Barat,” kata Rusman, melalui pesan WhatsAap, Minggu (1/5/2022).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat, mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama sepuluh kali secara berturut-turut akankan Gubernur Jawa Barat mengabaikan prestasi tersebut dan terjerumus pada tindakan mal administrasi atau lebih jauhnya terjadi pelanggaran hukum sebagimana di atur dalam PP nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana hibah daerah.
“Mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat dalam potongan video yang beredar di kalangan aktivis kepemudaan Jawa Barat, yang menyatakan akan mencairkan dan untuk KNPI Jawa Barat! Saran saya sebaiknya dipertimbangkan kembali, karena jika percairan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek legal standing terkait dengan Kepengurusan KNPI Jawa Barat maka hal ini berpotensi menjadi masalah yang lebih panjang,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya mengajak kepada DPRD Jawa Barat, Ombusdman Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, BPK Jawa Barat, dan masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama mengawasi kinerja Pemerintah Jawa Barat demi terciptanya Good Governance.
“Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap dalam track yang benar dalam menjalankan tata kelola organisasi. Saya teringat ketika tahun 2017 terjadi dualisme kepengurusan KNPI Jabar antara Saca Suhendi dan Siti Aisyah, yang pada akhirnya Gubernur Jawa Barat memilih sikap tidak mencairkan dana hibah untuk KNPI Jabar dengan adanya dualisme tersebut,” katanya.
“Saya kira hal tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengambil sikap, sebagai langkah hati-hati dalam menyalurkan dana hibah,” tambahnya.
Ia mengingatkan, perlu diingat bahwa dana hibah bersumber dari penghasilan Provinsi Jawa Barat dari memungut pajak, artinya semua masyarakat berkepentingan terkait hal ini.
“Dan bersama memastikan penggunaan APBD di Jawa Barat benar-benar digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
“Adapun Pengurus KNPI Jawa Barat, apakah kepengurusan Ridwansayah Yusuf atau Hendra Guntara sebaiknya segera melakukan rekonsiliasi atau penyatuan kepengurusan, karena dinamika model dualisme bukanlah dinamika yang produktif,” tambahnya.
“Saat ini bangsa Indonesia sedang mebutuhkan demokratisasi talenta dimana peran pemuda menjadi sangat penting terhadap keberlangsungan perdaban Indonesia kedepan. Untuk itu ciptakanlah suasana kondusif, harmoni dan selarasas dalam berorganisasi dan berhimpun. Berkolaborasi, menciptakan inovasi dan advikasi rasanya lebih penting daripada menjadikan KNPI sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik praktis,” tandas H. Rusman Nuryaman, S.Pd, Ketua Pandawa Jawa Barat. (Bint)
Comments