0

BOGOR, INDONEWS – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor menyikapi banyaknya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, khusunya pajak.

Saat ini, ditenggarai banyak PAD tidak masuk ke kas daerah, karena kurang tegasnya penegak perda, serta banyaknya pengusaha nakal yang tidak taat pajak, sehingga berdampak mengurangi PAD.

Hal tersebut disampaikan Angota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi usai mengikuti musrenbang di Kecamatan Gunung Putri, Kamis (3/2/2022). Menurutnya, di Kabupaten Bogor bagian timur, banyak potensi yang bisa menjadi pendapatan daerah, seperti pabrik, hotel, restoran, tempat wisata dan lainnya. Namun marak yang tidak tertib dalam perizinan maupun pajak retribusi, sehingga PAD tidak terserap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Komisi II DPRD Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghindari kebocoran-kebocoran PAD tersebut guna meningkatkan PAD. Saya pernah mampir di salah satu rumah makan. Saya konfirmasi UPT, objek pajak dia (rumah makan, red) setornya paket, itu dilihat dari nota pembayaran,” ungkapnya kepada Media Indonews.

BACA JUGA :  Awas! Ruko Metland Tidak Aman, Motor Karyawan Nyaris Dicuri

Hal ini, lanjutnya, jadi bagian yang sangat penting, sehingga harus ada strategi dan pola agar tidak terjadi kebocoran PAD.

Anggota legislatif yang berangkat dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) II ini juga dengan tegas mengatakan, para investor, pengusaha atau pelaku usaha untuk tidak main-main jika ingin masuk dan membuat usaha di Kabupaten Bogor.

“Lebih baik hengkang dari pada merugikan bila hanya menguntungkan sebagian saja, atau orang-orang terentu. Saya tidak main-main berbicara. Ketika para investor masuk ke Kabupaten Bogor dan nakal tidak mengikuti aturan, maka hengkang saja,” tegasnya.

H. Wardi, sapaan akrabnya, memaparkan kaitan eksekusi untuk pelanggaran yang saat ini banyak terjadi. Hal itu itu menjadi ranah pemda penegak perda. Dirinya mengaku sudah berkoordinasi untuk mendorong pemda agar cepat mengisi Jabatan Kasat Pol PP mengingat saat ini ada kekosongan.

“Saya meminta kekosongan itu dipercepat. Saya minta bupati menyegerakannya, sehingga ada yang mengisi kekosongan tersebut. Banyak potensi pendapatan di lapangan, seperti infrastruktur yang disalahgunakan. Menurut saya sederhana, bila kita konsisten, siapa pun itu jika tak berizin kita habisin. Siapa pun itu di belakangnya. Dari pada dia mengeruk keuntungan banyak, tapi tidak ada kontribusi ke PAD. Jadi mending hengkang saja dari Kabupaten Bogor,” tegasnya, mengakhiri. (Firm)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Bogor