By 
BOGOR, INDONEWS | Masyarakat mengeluhkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor yang dianggap tidak cepat mengangkut tumpukan sampah.
Tumpukan sampah di lingkungan masyarakat kerap menumpuk hingga menimbulkan bau busuk.
Kondisi ini dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai penyakit di tengah-tengah masyarakat.
Demikian dikatakan beberapa masyarakat RT. 02, RW. 13, Desa Gunung Putri, kepada Media-Indonews.com, Minggu (21/7/2025).
Hal sama juga dibenarkan pengurus lingkungan, Ketua RT02, Deni. Menurutnya DLH lamban menangani persoalan sampah yang lama menumpuk dan menimbulkan bau sangat mengganggu.
Dirinya mengaku sudah menghubungi petugas UPT DLH, tapi tidak pernah direspon. Sehingga dengan membayar lebih mahal terpaksa diserahkan kepada pihak lain.
Untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak DLH, media ini berulang kali menemui pejabat terkait di DLH, namun hingga berita ini dikirim ke redaksi, pihak DLH sulit ditemui dan terkesan tertutup.
Demikian juga Sekretaris Dinas (Sekdis) dan Kepala Bidang (Kabid) Persampahan pada DLH Kabupaten Bogor, kedua seolah tidak mau ditemui, bahkan menjawab komunikasi lewat handphone pun tidak mau.
Sikap pejabat ini tentu disesalkan, terlebih di era transparansi saat ini.
Mereka baru saja dilantik Bupati Bogor, Rudy Susmanto dengan harapan agar dalam bekerja dan melayani masyarakat dapat lebih baik.
Dengan sulitnya pejabat di DLH untuk dikonfirmasi, timbul beragam dugaan di kalangan masyarakat, bahwa soal retribusi uang sampah belum berjalan dengan baik atau adal yang disembunyikan.
“Kasus seperti ini sudah beberapa kali diberitakan media massa., Pada tahun tahun lalu terindikasi uang retribusi sampah dikorupsi. Hal ini diperkuat adanya temuan dari BPK, namun kasusnya tidak berlanjut dan hilang bersama gelapnya malam,” ujar tokoh masyarakat Gunungputri, Rabu (23/7/2025) pagi.
Ia menjelaskan, menurut aturan bahwa pembayaran uang sampah atau retribusi, petugas RT atau masyarakat yang yang ditunjuk untuk itu, harusnya melakukan pembayaran melalui online langsung ke rekening pemerintah.
“Namun realitasnya masih ada yang membayar dengan uang tunai langsung kepada sopir truk sampah setelah selesai pembongkaran. Nah hal inilah yang tentu saja rawan untuk diselewengkan. Untuk itu masyarakat berharap agar pemerintah cepat tanggap,” tandasnya. (Jhonner Simanjuntak)
Comments