INDONEWS.COM, SUMEDANG|| Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang meminta Pj Bupati Sumedang untuk terus menjaga netralitas ASN dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 nanti. Sebab, memastikan ASN netral itu akan menjadi pelengkap keberhasilan kinerja Pj bupati Yudia Ramli, yang selama ini dinilai cukup baik.
Menurut Asep Kurnia, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumedang, persoalan netralitas ASN bukan hanya dideklarasikan saja tapi harus dipastikan praktenya diterapkan dengan baik, dan yang memastikannya adalah Pj Bupati.
Para pejabat ditingkat Setda dan eselon 2 lainnya, Kabag, Kabid, hingga camat dan Lurah. Harus memberi contoh penerapan netraslitas bagi staf dilingkungannya masing-masing. Termasuk, kegiatan yang dapat menimbulkan pro dan kontra bisa di kaji ulang.
“Sebagai contoh, terkait dengan kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) yang mendapatkan kritik fraksi PDIP, kami juga di Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah terutama Pj bupati yang merupakan birokrat murni bukan politisi, apalagi dapat penugasan dari pusat atas usulan salah satunya dari DPRD, untuk bijak dan berhati-hati dalam menentukan kegiatan di masa-masa masuk tahapan Pilkada. Apalagi kalau anggarannya tidak tersedia. Kita berharap Pj bupati menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas ASN,” ujar Asep Kurnia.
Oleh karena itu, lanjut Akur, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan terkait Netralitas ASN, apapun kegiatannya baik kegiatan yang bersifat kedinasan ataupun kegiatan yang non kedinasan ini harus dipastikan benar-benar tidak mendapatkan tanggapan yang dianggap berpotensi tidak netral atau membuat celah-celah untuk dipolitisasi.
“Sejauh ini sih kinerja Pak PJ sudah bagus, sudah berhasil sampai dengan hari ini kami melihat dari Fraksi Partai Golkar kinerja yang bersangkutan sangat bagus dalam berkoordinasi juga dengan DPRD, terasa sangat nyaman. Tinggal satu lagi ujiannya adalah menghadapi Pilkada ini, salah satunya adalah menjaga netralitas ASN, menjaga anak buahnya agar sama- sama menjaga integritas dan tidak memihak kepada salah satu calon,” ujarnya.
Akur pun mengingatkan ASN mulai Sekda Kadis, Kabag, Kabid dan para camat serta Lurah, jangan main-main dengan aktivitas yang bisa merugikan birokrat, terkait ketidaknetralan. Sebab, dizaman serba modern ini, jejak digital bisa dengan mudah menyebar. Mulai berfoto bersama salah satu calon, video tentang ajakan masyarakat dan anak buahnya untuk memihak kepada salah satu calon bupati/wakil bupati sangat mudah tersebar dan dapat menimbukan masalah dikemudian hari.
“Terkait dengan kegiatan yang menimbulkan pro dan kontra, seperti Bunga Desa mohon dikaji ulang agar semuanya fokus kepada Pilkada tanggal 27 November 2024 berjalan kondusif. Tindak tegas teman-teman ASN yang tidak Netral,” tandasnya.
Seperti diketahui, Program Bunga Desa dimulai pada Selasa (3/9/2024) dengan Pj Bupati Yudia Ramli bersama kepala perangkat daerah melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Besar At-Taqwa Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua.
Program ini juga membawa berbagai layanan publik lebih dekat dengan masyarakat, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, Nomor Induk Berusaha (NIB), pembayaran PBB, sosialisasi kebencanaan, hingga perpustakaan keliling. Bahkan, Pj juga membagi Bagikan bantuan hewan ternak dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang.
Comments