By BOGOR, INDONEWS – Presedium Bogor Timur kembali mendatangi kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan itu untuk menggelar rapat dengan beberapa instansi guna mendorong percepatan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB), setelah dicabutnya moratorium Papua dan dibuat beberapa provinsi baru.
Pihaknya bersepakat dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor untuk segera berkonsultasi dengan Kemendagri, Wakil Presiden Indonesia, KSP, Komisi II DPR RI dan Gubernur Jawa Barat, yang telah disusun untuk bulan Agustus dan September mendatang.
“Selanjutnya kita membuat tim antara presidium, pemda dan DPRD terkait penyiapan infrastruktur persiapan calon Kabupaten Bogor Timur,” kata Alhafis Rana, usai melakukan konsolidasi di kantor Bupati Bogor, Senin (25/7/2022).
Menurutnya, rencananya Kabupaten Bogor Timur akan memiliki ibukota daerah di Kecamatan Jonggol yang letaknya antara Desa Singasari dan Singajaya dengan 30 hektar lahan fasos fasum.
Dalam pemekaran Bogor Timur sebagai DOB, Alhafiz mengatakan bahwa wilayah tersebut tidak akan membebankan biaya pemekaran kepada APBN.
“Ini kan terkait dengan kebijakan strategis yang ada di pemerintahan pusat, maka kita juga ingin mengambil ruang Bogor Timur menyangkut kesiapan keuangan daerah yang ada di Bogor Timur. Kita tidak akan membebani keuangan APBN. Kita mampu dengan membiayai lewat APBD kabupaten induk, provinsi dan potensi di Bogor Timur yang sudah mencapai Rp. 700 miliar. Tidak perlu membebani APBN dan ini atensi kita ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hingga saat ini Jawa Barat adalah provinsi di pulau jawa yang kota dan kabupatennya paling sedikit di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Bogor Timur sendiri sebentar lagi memiliki perguruan tinggi bertaraf negeri.
“Universitas di kita sudah ada UPN yang letaknya di Kecamatan Tanjungsari, sudah pembebasan lahan seluas 30 hektar dan akan diteruskan hingga 200 hektar. Itu juga salah satu syarat buat kita. Selain itu, kampus swasta kita juga sudah banyak di Bogor Timur, persyaratan untuk menjadi DOB sudah sangat mencukupi semua,” paparnya.
Alhafiz menuturkan, saat ini Presedium Bogor Timur hanya perlu melanjutkan sinergisitas dengan pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor untuk terus mengawal persiapan Kabupaten Bogor Timur.
“Selain itu juga, kita akan melakukan pertemuan konsorsium dengan pengusaha yang ada di Bogor Timur dan diagendakan juga oleh Pemkab Bogor tetapi lewat presidium, ada ketua pokja dua yang menghandle terkait persiapan potensi-potensi yang ada di Bogor Timur, khususnya pengusaha-pengusaha yang ada,” tukasnya
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, pihaknya memfasilitasi pertemuan antar Presedium Bogor Timur, anggota DPRD Dapil II dan beberapa SKPD terkait untuk membicarakan rencana kerja ke depan.
“Dari dulu sudah komitmen dan konsisten kita memfasilitasi. Masalahnya DOB mau barat ataupun timur bolanya ada di pemerintah pusat, karena masih moratorium. Tapi bukan berarti moratorium kita berselimut, nanti barat juga akan bersama-sama dengan timeline tadi itu forumnya kita akan konsultasi ke gubernur,” tutupnya. (Firm)
Comments