By 
ACEH SINGKIL, INDONEWS — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi ruang bagi kalangan aktivis mahasiswa, pemuda, dan pemerhati daerah untuk kembali menyuarakan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil.
Sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari jabatan birokrasi yang belum diisi pejabat definitif, evaluasi realisasi janji politik kepala daerah, dugaan persoalan tata kelola proyek Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) di Pulau Sarok, hingga desakan pengusutan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
LMND Desak Pemkab Aceh Singkil Segera Tunjuk Pejabat Definitif
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil untuk segera memperbaharui jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), maupun penjabat (Pj) dengan pejabat definitif.
Surya padli ketua EK LMND Aceh Singkil menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
Jabatan definitif dinilai penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kepastian kepemimpinan dan mampu menjalankan program kerja secara maksimal.
“Saat ini, sejumlah jabatan setingkat eselon II di lingkungan Pemkab Aceh Singkil masih diisi oleh Plt maupun Plh. Jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Syariat Islam, serta Kepala Dinas Sosial,” ujar Surya.
Selain itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPRK (Sekwan), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga belum diisi pejabat definitif serta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil hingga kini masih dijabat oleh seorang Penjabat (Pj).
LMND menegaskan, pengisian jabatan definitif merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif dan profesional.
“Karena itu kami mendesak Bupati Aceh Singkil agar segera melakukan proses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan pada OPD strategis,” tambah Surya.
Menurut LMND, masyarakat Aceh Singkil membutuhkan birokrasi yang kuat, stabil, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Oleh sebab itu, percepatan penetapan pejabat definitif menjadi kebutuhan mendesak demi mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh, di bawah kepemimpinan Mahmud Padang, menyoroti sejumlah komitmen kampanye Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman yang disampaikan kepada masyarakat menjelang Pilkada 2024.
Alamp aksi memandang bahwa janji politik yang disampaikan kepada masyarakat tidak boleh berhenti sebagai narasi kampanye. Setelah memperoleh mandat rakyat, komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur, pelaksanaan pembangunan yang nyata, serta pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pemberitaan kampanye pada September 2024, Safriadi Oyon pernah menyampaikan komitmen membangun Desa Tulaan menjadi lebih baik. Sementara itu, pemberitaan kampanye pada Agustus 2024 juga mencatat pernyataannya mengenai prioritas perbaikan infrastruktur, termasuk jalan yang rusak dan jembatan yang terputus di sejumlah wilayah Aceh Singkil.
Komitmen tersebut menjadi salah satu dasar bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah berjalan sesuai dengan harapan yang disampaikan pada masa kampanye.
- Pembangunan Infrastruktur Desa: Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menunggu.
Alamp aksi menyoroti komitmen pembangunan jalan desa, jembatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kondisi infrastruktur yang memadai sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hubungan antardesa.
Janji pembangunan Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, menjadi salah satu komitmen yang patut dievaluasi secara terbuka. Dalam pemberitaan Singkil News pada 15 September 2024, Safriadi Oyon diberitakan menyampaikan janji membangun Desa Tulaan menjadi lebih baik.
Alamp aksi meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjelaskan program pembangunan apa saja yang telah direalisasikan, lokasi yang telah menerima manfaat, anggaran yang digunakan, serta rencana penyelesaian pekerjaan yang masih tertunda.
Bagi Alamp Aksi, masyarakat berhak mengetahui perkembangan pembangunan di wilayahnya, bukan hanya menerima janji tanpa informasi mengenai target dan realisasi.
- Pemerataan Pembangunan: Pulau Banyak dan Wilayah Terpencil Tidak Boleh Terabaikan
Alamp Aksi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk kawasan kepulauan dan desa-desa yang memiliki keterbatasan akses.
Pulau Banyak dan wilayah terpencil lainnya membutuhkan perhatian serius terhadap akses transportasi, infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerataan pembangunan tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang diumumkan pemerintah. Pemerataan harus terlihat dari distribusi anggaran, prioritas pembangunan, kualitas fasilitas yang tersedia, dan manfaat yang diterima masyarakat di setiap wilayah.
Oleh karena itu, Alamp Aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk memublikasikan data pembangunan berdasarkan kecamatan dan desa agar masyarakat dapat menilai apakah pelaksanaan pembangunan telah berjalan secara adil dan proporsional.
- Kesejahteraan Masyarakat: Nelayan, Petani, dan Pelaku UMKM Harus Merasakan Manfaat
Pembangunan daerah seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Alamp aksi menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui proyek fisik, tetapi juga melalui peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta berkembangnya usaha lokal.
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan, kelompok masyarakat penerima manfaat, besaran anggaran, serta indikator keberhasilannya.
Alamp aksi meminta agar program pemberdayaan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil di Aceh Singkil.
- Pelayanan Pemerintah Daerah Harus Lebih Responsif dan Transparan
Alamp Aksi menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
Masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi yang mudah, penanganan pengaduan yang jelas, serta kepastian tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan kepada pemerintah.
Selain itu, keterbukaan informasi mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek, serta capaian program pemerintah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Alamp Aksi meminta pemerintah daerah membuka ruang partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa kritik maupun aspirasi warga diperlakukan sebagai bagian dari pengawasan demokratis.
- Komitmen Membawa Aceh Singkil Lebih Maju Harus Dibuktikan dengan Hasil
Komitmen untuk mewujudkan Aceh Singkil yang lebih maju, adil, dan sejahtera perlu diterjemahkan ke dalam target pembangunan yang jelas dan dapat diperiksa oleh masyarakat.
Visi dan misi pasangan Safriadi Oyon–Hamzah Sulaiman yang tercatat dalam informasi Pilkada mencakup pengembangan potensi sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Karena itu, Alamp Aksi meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan capaian yang menghubungkan visi dan misi tersebut dengan program yang telah dilaksanakan, program yang sedang berjalan, serta program yang belum terealisasi.
Evaluasi tersebut penting agar masyarakat memiliki gambaran yang objektif mengenai arah pembangunan dan dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan data serta hasil nyata.
Alamp Aksi Desak Evaluasi Terbuka dan Akuntabel
Dalam menyikapi persoalan tersebut, Alamp aksi Provinsi Aceh mendorong beberapa langkah berikut:
Membuka rapor realisasi janji kampanye yang memuat target, capaian, program yang masih berjalan, dan program yang belum terlaksana.
Memublikasikan informasi anggaran dan pembangunan secara transparan, termasuk lokasi proyek, nilai anggaran, sumber pendanaan, serta progres pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memprioritaskan pembangunan desa dan wilayah terpencil, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta pemerataan manfaat pembangunan.
Memperkuat program peningkatan ekonomi rakyat, khususnya bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti secara jelas.
Mendorong pengawasan DPRK dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan program pemerintah tetap sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan ketentuan hukum.
Alamp Aksi menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam kehidupan demokrasi. Kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alap Aksi Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Mahmud Padang mengajak masyarakat Aceh Singkil untuk terus mengawal pembangunan daerah secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
Masyarakat telah memberikan mandat melalui proses demokrasi. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi, akuntabilitas anggaran, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan harus menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
Janji kampanye perlu diukur melalui realisasi, anggaran harus dapat diawasi, dan pembangunan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Alamp Aksi akan terus mendorong pengawasan publik agar pembangunan Aceh Singkil berjalan transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. ***
Comments