By 
JAKARTA, INDONEWS – Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin 17 Januari 2022, melaporkan bahwa perolehan dana pungutan ekspor sawit mulai Juli 2015 hingga akhir tahun 2021 total mencapai sekitar Rp 139,2 triliun.
Adapun rincian penyaluranannya sebagai berikut:
Subsidi ke industri biodiesel, Rp.110,03 triliun (79,04%)
Peremajaan sawit rakyat sebesar Rp.6,59 triliun (4,73%)
Riset sekitar Rp.389,3 miliar (0,28%)
Program promosi Rp.323,14 miliar (0,23%)
Program pengembangan SDM Rp.204,86 miliar, (0,15%)
Program sarana dan prasarana Rp.21,1 miliar (0,015%).
Artinya, sebagian besar Dana Sawit (79,04%) digunakan untuk kepentingan Biodiesel. Pertanyaannya siapakah yang mendapatkan dana sawit untuk biodiesel tersebut?
Berikut daftar perusahaan besar penerima dana sawit 2015-2021 yang berhasil dirangkum Media-Indonews.com:
Wilmar Group sebesar Rp.39,52 tiliun melalui PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, PT. Energi Unggul Persada.
Musim Mas Group sebesar Rp.18,68 tilyun melalui PT. Intibenua Perkasatama, PT. Musim Mas, dan PT. Sukajadi Sawit Mekar.
Apical Group sebesar Rp.9,94 triliun, melalui PT. Kutai Refinery Nusantara, PT. Cemerlang Energi Perkasa/PT. Sari Dumai Sejati, dan PT. Sari Dumai Oleo.
Duta Palma Grup sebesar Rp.9,03 triliun, melalui: PT. Bayas Biofuels, PT. Dabi Biofuels, dan PT. Darmex Biofuels.
Permata Hijau Group sebesar Rp.8,20 triliun melalui: PT. Pelita Agung, dan PT. Permata Hijau Palm Oleo.
Sinar Mas Group sebesar Rp.7,80 triliun, melalui PT. Sinarmas Bio Energy dan PT. SMART Tbk.
Menyikapi rincian data tersebut, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor Raya, Jonny Sirait saat dimintai komentarnya mengatakan, ada hal yang menarik, adalah pada tahun 2017.
Jonny Sirait
“Pungutan ekspor yang diberikan oleh Wilmar Group kepada negara dan dikumpulkan melalui BPDPKS hanya sebesar Rp.1,32 triliun, tetapi Wilmar Group menerima subsidi dana sawit sebesar Rp.4,16 triliun atau lebih dari tiga kali lipat. Ngeri,” ucap Jonny, di Cibinong, Bogor, Sabtu (12/3/2022).
Ironis, ujar Jonny, justru negara yang memberikan subsidi kepada perusahaan sebesar Wilmar Group, dan ini dikhawatirkan terus berlanjut dari mulai 2018 sampai 2021 dan bahkan 2022.
“Yang lebih menarik lagi adalah alokasi subsidi biodiesel pada tahun 2020 NAIK 9 kali lipat, yaitu Rp.28 triliun dibandingkan pada tahun 2019, yaitu hanya Rp.3,07 triliun. Sedangkan tahun 2021 kembali naik hampir dua kali lipat, yaitu Rp.51,86 triliun,” ungkap Jonny.
Artinya, tambah Jonny, sepanjang dua tahun terakhir (2020-2021) subsidi biodiesel dari dana sawit kepada perusahaan biodiesel mencapai sekitar Rp.79,86 triliun atau lebih dari 71,6% dari total subsidi biodiesel yang telah diberikan pemerintah sepanjang 2015-2021.
Sebagaimana diketahui, penetapan alokasi penyaluran dana sawit melalui BPDPKS ditetapkan oleh Komite Pengarah yang diketuai oleh Menko Perekonomian RI.
“Ada audit dari BPK yang menetapkan itu? Jangan sampai subsidi yang diberikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan selisih antara biaya produksi dengan harga pembelian pertamina?” kata Jonny.
Lantas, imbuh Jonny, mengapa pemerintah melalui BPDPKS memberikan alokasi begitu besar kepada perusahaan biodiesel yang sebenarnya merupakan bagian dari Group perusahaan perkebunan sawit swasta?
“Mengapa minyak goreng mahal. Kemana dana sawit? Tentu perlu adanya transparansi terkait dengan pengumpulan pungutan ekspor sawit bagi group perusahaan biodiesel penerima subsidi dana sawit, seperti grup-grup tersebut diatas,” tandasnya. (did/cic)
Comments