By 
BOGOR, INDONEWS – Penanganan proses pemeriksaan 6 kepala desa oleh Kejaksaan Negeri dan Polres Bogor dinilai lambat.
Pasalnya, 6 kepala desa yang terdiri dari Desa Leuwinutug, Tangkil, Hambalang, Cipambuan, Citaringgul dan Desa Singasari hingga kini belum ada kepastian hukum.
Ketua DPC LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Penjara), Romi Sikumbang mengatakan, pihaknya akan mendatangi Kejaksaan Negeri Cibinong dan Polres Bogor untuk menanyakan dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengumumkan pada masyarakat tentang perkembangan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran 6 kades tersebut.
“Kami akan datangi APH untuk meminta penjelasan dan mendesak agar proses hukum terhadap 6 kades tersebut diumumkan pada publik, agar masyarakat bisa mengetahui sudah sejauh mana proses pemeriksaan dan kapan akan ditetapkan jadi tersangka,” katanya kepada Media-Indonews, Kamis (1/12/2023).
Dirinya juga meminta kejaksaan untuk memeriksa oknum pejabat di Kecamatan Jonggol yang patut diduga ada keterlibatan, dan juga meminta kepada pemerintah kabupaten dan kecamatan juga anggota legislatif untuk turut serta mengawasi dengan ketat kades dalam mengelola anggaran baik dana desa (DD) maupun Samisade (Satu Miliar Satu Desa).
“Kami minta kejaksaan juga periksa oknum pejabat di kecamatan, dengan banyaknya kades yang diperiksa ini menunjukkan bahwa diduga ada keterlibatan oknum pejabat di kecamatan.”
“Dan juga diawasi dengan ketat karena kades sudah tak bisa mengelola anggaran desa dengan baik, kejadian ini harus ada langkah serius untuk mengantisipasi masalah ini, kecamatan juga mestinya diminta pertanggungjawaban atas hal ini, terlebih sudah ada beberapa kepala desa yang dipenjara,” ujarnya.
Romi menyebut, adanya kejadian ini bukti bahwa kepala desa di Kabupaten Bogor seakan-akan menjadi korban karena kurangnya pengawasan secara ketat baik oleh kecamatan dan juga Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Pengawasan dari kecamatan dan Pemkab Bogor sekarang sangat kurang, kepala desa jadi korban dan hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pembinaan,” katanya.
Romi yang juga aktivis sosial berharap agar Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengevaluasi kinerja para kepala desa dengan bekerja sama dengan inspektorat, APH dan dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
“Saya harap kejadian ini dievaluasi, karena banyak masalah yang terjadi di desa. Pemerintah Kabupaten Bogor harus ketat mengawasi kinerja kepala desa. Jika pengawasannya ketat, kepala desa juga akan pikir 1.000 kali untuk melakukan penyelewengan anggaran,” tukasnya. (Firm)
Comments