Kades Bojong Kulur Datangi Gedung DPR RI, Minta Normalisasi Sungai Cileungsi

BOGOR, INDONEWS – Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kembali menyambangi Komisi V DPR RI untuk meminta percepatan normalisasi sungai Cileungsi Cikeas.

Kepala Desa Bojong Kulur, Firman Riansyah didampingi Ketua KP2C (Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas) Puarman diterima langsung oleh Mulyadi, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rabu 7 Juni 2023 di Senayan.

Kedatangan kades yang membawa surat permohonan untuk ditujukan kepada Menteri PUPR melalui komisi V DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta terkait normalisasi sungai Cileungsi Cikeas.

Selanjutnya, Mulyadi pada saat rapat langsung menyerahkan surat Kades Bojongkulur kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui surat ini ada beberapa poin, memberikan apresiasi dan mendukung penuh program pengendalian banjir komprehensif yang direncanakan BBWS Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR di Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” ujarnya.

Pihaknya meyakini jika design pengendalian banjir terintegrasi telah terealisasi semuanya, maka banjir akan terkendali dengan penanganan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, revetment, tanggul, pengerukan dan situ dan waduk.

“Kami mengajukan beberapa permohonan, yaitu percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas pada lokasi-lokasi yang dapat dikerjakan tanpa pembebasan lahan, seperti penanggulangan sementara (emergency construction) pada titik lokasi rawan banjir dengan membangun tanggul-tanggul, perkuatan tebing tanpa pembebasan tanah, pengerukan badan sungai dan jembatan,” jelasnya.

Sementara Ketua KP2C Puarman, dalam kesempatan itu juga menyampaikan beberapa usulan yang bisa menjadi bahan pertimbangan.

“Saya mengusulkan percepatan rencana pembangunan, Bendungan Narogong, Long Storage Garuda, Desa Dayeuh dan Kolam Retensi lainnya, Revitalisasi Bendungan Bekasi salah satunya dengan menurunkan permanen TMA (Tinggi Muka Air) bendung sekitar 2 meter,” ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini program normalisasi masuk tahap STUDI LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan), yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian PUPR.

Selanjutnya penyiapan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan pekerjaan konstruksi dibiayai APBN melalui Kementerian PUPR dan terkait penyiapan lahan normalisasi sungai, tokoh Desa Bojongkulur Ambar Retnowati bertekad akan memperjuangkan anggarannya di Pemda Kabupaten Bogor. (Firm)