By 
BEKASI, INDONEWS – Ratusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Kota Bekasi “menduduki” Balai Patriot selama beberapa hari terakhir, untuk mewakili keresahan 13.000 tenaga honorer yang terancam PHK pada 23 November 2023 mendatang.
Hiruk pikuk pemberitaannya yang viral tak luput dari perhatian anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Dr Janet Aprilia Stanzah, Rabu(11/09/2023).
Wanita yang akrab disapa Bu Dokter ini memberikan pesan, dan menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad.
Dokter kecantikan kulit ini memahami keresahan belasan ribu TKK akibat Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Tjahyo Kumolo terkait meniadakan tenaga honorer dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para aparatur negara ke tingkat lebih lanjut.
Namun, Janet melihatnya lebih realistis dengan situasi dan kondisi kemampuan finansial Pemkot Bekasi.
Menurut Janet, dampak krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19 masih terasa hingga saat ini. Perekonomian belum membaik seperti ketika sebelum mewabahnya Covid-19.
“Bahkan saat ini, banyak pengusaha masih terpuruk. Omset pengusaha belum kembali seperti sebelum Covid-19. Banyak pengusaha yang gulung tikar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada dampak pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot Bekasi,” ujar Janet, di Bekasi, Kamis (12/10/2023).
Sebagai anggota dewan, Janet mengaku mempunyai sudut pandang out of the box dan berbeda dengan para anggota legislatif lainnya di DPRD Kota Bekasi. Dimana keberpihakan bukan hanya kepada tenaga honorer atau TKK, semata namun juga harus realistis dengan kemampuan finansial daerah.
“Dua tahun pandemi Covid-19, tentunya berdampak pada kemampuan keuangan pemkot dalam hal menggaji TKK yang jumlahnya puluhan ribu. Saya mengimbau agar Pemkot Bekasi tidak menciptakan penggangguran baru dengan dengan menon-aktifkan TKK, yang jumlahnya hampir mencapai puluhan ribu orang,” paparnya.
Setidaknya, imbuh Janet, 13.000 TKK dipilih dan diseleksi ulang dengan mekanisme Anjab (analisa jabatan), yang nantinya akan diformulasikan oleh setiap kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan disetujui Pj Walikota.
“Pemkot bisa menyerap setidaknya setengahnya, atau 7.000 an TKK untuk masuk jadi P3K dan atau boleh jadi lolos seleksi jadi ASN (Aparat Sipil Negara),” katanya.
Pemkot juga harus bisa menyikapi sekitar 6.000 an atau lebih orang TKK yang tak lulus alias tak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan tak lolos penilaian Anjab dari pimpinan OPD masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Perlu diperhatikan juga, kata dia, bisa jadi yang tak lulus seleksi, baik setelah melalui Anjab dengan mekanisme secara online via LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) agar diberdayakan.
“Saya mengimbau agar pemkot tetap memperhatikan nasib para TKK dan keluarga dalam hal sumber mata pencaharian hidup,” katanya.
Ia juga menyarankan agar Pj. Walikota bijak mempersiapkan semua 13.000 TKK yang sudah lama mengabdi maupun yang baru masuk agar memiliki keterampilan dan tidak bergantung dengan pekerjaan yang nyaman sebagai TKK di pemkot semata.
“Pemkot Bekasi harus mempersiapkan, membangkitkan jiwa, memberikan pelatihan kewirausahaan untuk para TKK yang kini masih aktif bekerja di semua SKPD dan membentuk koperasi serta memberikan permodalan,” ujarnya.
Selain itu, tambah Janet, Pemkot wajib mempersiapkan mental dan membangkitkan semangat kewirausahaan TKK yang tidak lolos anjab.
“Hal sama seperti perlakuan BUMN besar kepada karyawan dan pegawainya yang akan pensiun dengan memberikan seminar entepreunership atau workshop kewirausahaan seperti diklat dengan crash program,” katanya.
Ia menegaskan Pemkot Bekasi agar mempersiapkan mental bagi TKK yang tidak lolos seleksi dan memberikan pelatihan live skill (ketrampilan hidup) dengan semangat kewirausahaan, memberikan permodalan dan membimbing mereka menjadi pengusaha baru di bidang UMKM akan lebih bisa diterima oleh semua orang dan lebih manusiawi. (Supri)
Comments