Jalan Samisade di Desa Situsari Banyak yang Rusak, Ini Jawaban DPMD

BOGOR, INDONEWS – Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Pemkab Bogor yang ditujukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa agar roda perekonomian masyarakat bisa bergulir, ternyata penerapannya di lapangan banyak yang kurang berkualitas.

Padahal ketika awal peluncuran Samisade, Bupati Bogor yang saat itu masih dijabat Ade Yasin menyatakan bahwa program ini akan diawasi ketat oleh kejaksaan, tokoh masyarakat dan pengawasan, melalui padat karya desa dan kecamatan.

Akan tetapi, hasil penelusuran awak media ketika melintas di jalan Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Senin (6/2/2023),menemukan kondisi jalan yang sudah banyak retakan, kondisi permukaan jalan sudah banyak tergerus hingga patah di beberapa bagian bahu jalan.

Dari patahan yang terlihat, ternyata pengerjaan jalan cor tersebut tidak menggunakan besi penguat di dalamnya, bahkan ketebalannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi Samisade.

“Iya ini jalan baru setahun sudah begini. Corannya juga tipis, bahkan batu kerikilnya sudah pada timbul begini,” demikian menurut salah seorang warga pengguna jalan yang mengaku bernama Gugun.

Jalan itu diresmikan oleh Bupati Bogor yang saat itu dijabat oleh Ade Yasin tertanggal 29 Oktober 2021 dengan besaran anggaran Rp.1 miliar.

Kasie Sarpras DPMD, Harif ketika ditemui awak media di kantornya mengatakan, jika pekerjaan Samisade sudah dilaksanakan dan sudah diserahterimakan itu sudah menjadi tanggung jawab desa.

“Jadi jika kita bicara hasil pembangunan tidak terkecuali Samisade itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak desa. Makanya ketika akan ada peluncuran program tersebut, kades wajib cermat dalam menentukan lokasi, mekanisme pembangunan dan kualitas pembangunan,” kata Harif.

Ia menambahkan dan mengingatkan kepada kepala desa agar senantiasa cermat dalam menentukan pihak mana yang akan menjadi pelaksana pembangunan yang dibiayai Samisade.

“Aduan-aduan seperti ini banyak yang masuk ke kita. Makanya ini untuk pelajaran bagi semua pihak, terutama desa agar lebih cermat dalam menentukan penyelenggara pembangunan yang mengedepankan kualitas, agar masyarakat tidak mengalami kerugian dan menikmati hasil pembangunan,” pungkasnya. ***