By 
Oleh: Johnner Simanjuntak
Sebanyak 55 orang anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029 resmi dilantik, Selasa (27/8) kemarin, di ruang rapat Paripurna DPRD.
Pelantikan dihadiri Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu, mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Iwan Setiawan, anggota DPR Elly Rachmat Yasin serta beberapa anggota DPRD Provinsi Jabar dan Ade Ruhandi (Jaro Ade) mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam pelantikan tersebut, ada 9 orang anggota tidak dapat hadir karena alasan tertentu.
Masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan selamat kepada mereka yang sudah resmi menjadi wakil rakyat. Masyarakat menitipkan seonggok ekspektasi untuk mereka benar-benar memperhatikan tigas lima tahun kedepan.
Ekspektasi atau harapan masyarakat itu adalah tumbuhnya kesadaran para anggota akan tugas pokoknya sebagai wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Artinya, ada sikap keberpihakan kepada masyarakat yang sudah memberikan amanah. Sebab di Kabupaten Bogor ini masih cukup banyak permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang belum terselesaikan selama ini.
Ada beberapa poin penting yang menjadi harapan masyarakat untuk mendapat prioritas, yaitu pertama soal pengangguran atau ketenaga kerjaan. Selama ini, pemerintah dan legislatif terkesan kurang perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan.
Terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal oleh beberapa perusahaan sehingga menimbulkan keresahan bahkan kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi para korban PHK yang akhirnya menciptakan pengangguran.
Terhadap kasus seperti ini, pemerintah dan anggota dewan kerap absen tidak mau tahu persoalan yang menimpa warganya. Maka kedepan, diharapkan ada terobosan baru yang dilakukan pemerintah dan legislatif untuk melindungi para pekerja.
Kedua, yaitu soal pendidikan. Sektor pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan peningkatan kualitas, serta penyediaan sarana prasarana berupa gedung sekolah baru.
Setiap tahun saat penerimaan murid baru, kerap menimbulkan keresahan bagi para orangtua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya, terlebih untuk masuk di sekolah negeri.
Masih kurangnya ketersediaan gedung sekolah hampir di banyak wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor diharapkan kedepan dapat diatasi. Selain itu juga, perlu secara komprehensif dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas pendidikan termasuk penentuan kepala sekolah yang memiliki kompetensi, bukan saja hanya soal mengajar tapi leadershift dan pengelolaan keuangan sekolah pun harus dimiliki.
Ketiga, yaitu soal kesehatan. Sektor ini juga sangat memerlukan penanganan yang serius. Banyak timbul permasalahan di masyarakat terkait kesehatan. Apakah itu soal BPJS, pelayanan di rumah sakit ataupun unit kesehatan lainnya.
Termasuk bagaimana pelaksanaan biaya gratis terhadap para orang lanjut usia (lansia). Selain itu, perlu diperhatikan ketersediaan alat kesehatan di pusat- pusat kesehatan hingga ke posyandu untuk mengetahui kondisi kesehatan para anak balita terkait stunting yang saat ini dikatakan cukup banyak terjadi. Apakah ada alat yang dibutuhkan untuk itu seperti alat antropometri?
Keempat, soal moral dan toleransi. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini telah terjadi dekadensi moral di kalangan masyarakat kita. Termasuk di kalangan remaja, pemuda bahkan kalangan pelajar.
Hal ini sangat memprihatinkan, tentunya karena dapat menimbulkan sifat sombong, egois dan tergerusnya nilai nilai kebersamaan antar anak bangsa.
Ada banyak terjadi kenakalan remaja, pecandu narkotika, pelaku kejahatan dan lainnya. Selain itu juga perlu diciptakan di Kabupaten Bogor ini, kondisi kehidupan masyarakat yang saling menghargai, saling toleransi atas beragam perbecaan. Sehingga kelak Kabupaten Bogor dapat terwujud menjadi kabupaten termaju di Indonesia.
Comments