Adli Abdullah: Aceh Harus Segera Lepas Dari Kuburan Kemiskinan

JAKARTA, INDONEWS – Dosen Universitas Syiah Kuala dan Staf Khusus Menteri ATR/BPN RI Bidang Adat, M. Adli Abdullah bersama Komisaris Pupuk Kaltim, Utje Gustaf Patty dan Hermawan dari ATR/BNP, mengunjungi Kabupaten Bayuwangi, Jawa Timur, pada akhir Januari 2022 lalu.

Bayuwangi sendiri menjadi daya tarik ketiganya untuk melakukan kunjungan kerja.

Adli menjelaskan, Bayuwangi merupakaan salah satu kabupaten di Jawa Timur, dan letaknya di ujung timur pulau Jawa. Bayuwangi merupakan salah satu Kawasan Tapal Kuda.

“Istilah ini merujuk pada bentuk kawasan yang mirip tapal kaki kuda. Penduduk Bayuwangi berdasarkan sensus penduduk 2020 sebesar 1,7 juta jiwa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km², lebih luas dibandingkan dengan pulau Bali, tetapi lebih kecil dari Aceh Timur yang luasnya 6.286.1 km2 atau seper sepuluh luas Aceh 57.956,00 km2 dan sebagian besar adalah petani,” ucap Adli, di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Dikatakan, Kabupaten Bayuwangii termasuk salah satu dari dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi lumbung padi nasional setiap tahunnya.

“Di Kabupaten Banyuwangi surplus 300.000 ton beras sehingga Propinsi Bali memiliki ketergantungan dengan Bayuwangi. Bahkan tingkat kesejahteraan petani di Bayuwangi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan petani rata-rata secara nasional,” bebernya.

Adli Abdullah kemudian membandingkan dengan Provinsi Aceh, di mana tiap tahun terjadi surplus 1,3 juta ton gabah, tetapi menurut data BPS Nilai Tukar Petani (NTP), tingkat kesejahteraan petani masih di bawah rata-rata nasional.

“Di pihak lain Kabupaten Bayuwangi, tingkat kemiskinan pada tahun 2010 mencapai angka 20 persen. Penyumbang terbesar kemiskinan adalah petani. Untuk menurunkan angka kemiskinan ini bupati terpilih, Abdullah Azwar Anas (2010-2015, 2016-2021) melakukan perhatian yang lebih besar kepada sektor pertanian dan dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa cela, tidak malpratek istilah kedokteran,” ungkapnya.

Dikatakan, intervensi yang dilakukan Abdullah Azwar Anas selama enam tahun awal, pada tahun 2016 turun ke level 9,93 persen.

“Azwar Anas terus dapat menurunkan angka kemiskinan ini sampai 8,79 persen di tahun 2019. Mungkin ini bisa dibandingkan dengan Aceh, yang tingkat kemiskinan turunnya kecil. Sehingga terus menjadi propinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera dan nomor lima di Indonesia,” ucapnya.

Akibatnya, tambah Adli, rakyat Bayuwangi sangat cinta pada Abdullah Azwar Anas. Walau dia telah mengakhiri jabatannya pada Februari 2021, rakyat sepakat menaikkan isterinya Ipuk Fiestiandani sebagai Bupati Bayuwangi melanjutkan kepemimpinannya yang berhasil mengeluarkan Bayuwangi dari daerah miskin dan mistik, menjadi daerah maju dan keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan diskusi singkat Adli Abdulah, Utje Gustaap Patty dan Hermawan dengan Wakil Bupati Bayuwangi, H. Sugirah, hal yang dilakukan oleh Bupati Bayuwangi sebelumnya untuk mengeluarkan Bayuwangi dari kabupaten termiskin melalui enam strategi, yaitu pengembangan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan, dan reorientasi kebijakan.

“Untuk bisa mendukung enam strategi ini maka dikeluarkan regulasi pro orang miskin (pro-poor regulation), akibatnya anggaran APBD Kabupaten Bayuwangi dikunci pada anggaran pro-orang miskin (pro-poor budgeting),” ucap Adli.

Di samping itu, tambahnya, Bayuwangi tidak hanya bergantung pada dana APBD untuk memberantas kemiskinan di daerahnya, tetapi juga bekerja sama dengan Public Private Partnership (PPP) dengan melibatkan sektor swasta, bank, dan BUMN lainnya.

“Sehingga program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) Pupuk Kaltim, dari 75.000 ha binaan seluruh Indonesia, 40.000 ha bisa mereka lobi untuk membantu petani padi dan jagung di Bayuwangi,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Bayuwangi juga menggandeng lembaga perbankan nasional seperti BNI, BRI, Mandiri, dan Bank Jatim melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akibatnyanya rakyat bersemangat mempertahankan lahan pertaniannya dan mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Petani yakin bahwa dengan usaha pertanian yang intensif dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka meningkat.

“Di pihak lain, kabupaten ini juga memfasilitasi beragam kemudahan pertanian untuk petani mencakup penyediaan bibit dan akses pupuk, permodalan, pendampingan berkala, asuransi pertanian untuk antisipasi gagal panen, hingga jaminan pembelian hasil panen oleh offtaker secara kontinyu,” ujar Adli.

Adli menuturkan, Kepala Desa Kabat, Bayuwangi, Mislani, mengatakan pendampingan yang dilakukan pemerintah terhadap intensifikasi lahan persawahan mereka telah memberi manfaat besar bagi petani, sehingga ada peningkatan produktifitas padi, sekarang ini telah mencapai 9 ton per hektar.

Pendapatan petani meningkat sekitar 24 juta per hektar dari sebelumnya maksimal hanya 10 juta per hektar.

“Dalam perjalanan ke desa-desa di Bayuwangi, kami melihat di tengah persawahan yang membentang luas, di sekeliling pematang sawah ditanami tanaman hias Refugia, sebagai musuh alami seperti predator dan parasitoid. Berfungsi mengalihkan perhatian hama dan serangga,” kata Adli.

Penanaman tanaman Refugia lebih tergolong ekonomis dan juga tentu lebih ramah lingkungan dan kesehatan, karena dengan menggunakan teknik ini mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang justru merugikan kesehatan.

Walhasil, hamparan sawah di kawasan itu terlihat berwarna warni, campuran warna hijau padi dan aneka bunga, sesuai dengan senyum masyarakat Bayuwangi kepada pemimpinnya yang peduli kepada rakyatnya.

“Mungkin ini bisa ditiru oleh kita di Aceh, tapi kita harus punya road map (peta jalan) pengentasan kemiskinan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian yang sudah menjadi mata pencaharian rutin masyarakat, seperti bertanam padi. Kita sungguh sedih setiap musim panen padi tiba, harga jual padi terus turun, sedangkan harga pupuk tidak pernah turun,” ungkapnya.

Hal ini disebabkan harga komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak ini diserahkan kepada mekanisme pasar.

Walaupun Aceh surplus gabah mencapai 1.3 juta ton, tapi kalau tidak ada kebijakan yang jelas yang pro kepada rakyat miskin (pro poor policy) Aceh terus mendapat juara nasional menjadi propinsi termiskin.

“Kita perlu belajar dari daerah lain seperti Bayuwangi hanya 300 ribu ton, karena punya road map dan kebijakan pemimpin yang jelas tidak memperkaya diri sendiri, bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

“Kita sedih, kemiskinan di Aceh tiap tahun mendapat juara, tahun ini peringkat kelima nasional, di mana sebelumnya diduduki Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gorontalo dengan komitmen dan keseriusan pemerintahanannya, telah tinggal landas meninggalkan Aceh, walau anggaran APBD-nya setengah SILPA Aceh.”

“Padahal Aceh punya peluang untuk keluar dari garis kemiskinan melalui pertanian, karena masyarakat Aceh sebagian besar tinggal di pedesaan dengan profesi bertani. Sehingga muncul hadih madja, bertani (meugo) adalah usaha utama masyarkat Aceh,” paparnya.

Adli kemudian mengucap peutuwah indatoe, di bawah ini:

“Pang ulee buet ibadat, pang ulee hareukat meugo, Aceh beumaju dalam meu blang, Rakyat beu aman udep seujahtra, Dak ta ibadat ta pujoe Tuhan, Geutanyo seunang breuh bu kana”.

“Semoga Aceh bisa melepaskan diri dari kuburan kemiskinan! Aceh harus segera lepas dari kuburan kemiskinan,” tandasnya. (did)