By BOGOR, INDONEWS – Diduga karena tidak ada warga lingkungan yang dipekerjakan, dan diduga jadi biang pencemaran lingkungan, puluhan warga Desa Cileungsi Kota dan Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berunjuk rasa di depan PT. Indesso Aroma, Rabu (13/7/2022).
Dalam aksi itu, warga menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dugaan pencemaran lingkungan.
Sebelumnya, seseorang berinisial H mengakui, warga di dua desa tersebut merasa terganggu atas bau tak sedap yang ditimbulkan hasil produksi pabrik. Warga juga berharap perusahaan memperhatikan warga sekitar, seperti membuka lapangan kerja bagi warga maupun kompensasi lainnya.
“Cuma kebagian baunya doang. Kita maunya perusahaan menunaikan janjinya kalau mau menerima warga sekitar kerja di perusahaan itu,” ucapnya.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Limusnunggal, Galih Rakasiwi mengatakan, aksi warga tersebut spontanitas karena warga geram dengan sulitnya mencari pekerjaan. Padahal di lingkungan ada perusaahan yang seharusnya memberikan kesempatan pada warga lingkungan untuk bekerja di perusahaan.
“Itu aksi spontan warga yang mungkin geram dengan sulitnya pekerjaan,” ujarnya, Jumat (15/7/2022).
Galih menuturkan, terkadang memang perusahaan tidak pernah melibatkan lingkungan terkait perekrutan dan lain-lain.
“Apakah masih ada warga yang nganggur, atau kasih kuota berapa untuk bekerja saat rekrut untuk lingkungan atau desa. Namun selama ini terkadang banyak perusahaan yang mengabaikan itu,” terangnya.
“Saya berharap warga mendapat kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Limusnunggal,” harapnya.
Lebih jauh Galih menjelaskan, pada CSR sudah diaturkan warga sekitar 40% bagi mereka yang terkena dampak dan lain-lain.
“Jadi bukan hanya pekerjaan, perusahaan punya tanggung jawab sosial (TJSL) dulu namanya CSR kepada lingkungan. Nah itu juga perlu diperhatikan perusahaan,” tuturnya.
Galih juga berharap kepada pemerintah pusat, aturan-aturan terkait perijinan perusahaan seharusnya ditempuh dari tingkat bawah, baru ke atas.
“Jangan dari atas ke bawah. Itu kadang membuat kita agak sulit mengontrol perusahaan. Apalagi sekarang SKDU banyak perusahaan yang tidak memperpanjang karena ada kebijakan yang katanya dari pusat. Itu membuat pemdes sulit mengontrol dan perusahaan terkadang merasa tidak butuh desa,” imbuhnya.
Ia mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan dan memanggilnya ke desa.
“Saya akan sampaikan keinginan warga dan perusahaan pun perlu memenuhi kewajibannya terhadap warga,” tutupnya. (Firm)
Comments