By 
BOGOR, INDONEWS – Salah seorang wali murid mengaku keberatan dengan kebijakan salah satu sekolah di Ciawi, Kabupaten Bogor.
Pasalnya, anak orangtua tersebut tidak bisa mengikuti ujian sekolah akibat belum membayarkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Konon, beberapa orangtua sekolah PGRI tersebut pun ikut geram dengan kebijakan tersebut. Mereka mengaku dilarang masuk ruang ujian atau tidak diberikan soal ujian karena menunggak pembayaran.
“Anak saya pulang sekolah menangis. Katanya tidak boleh ikut ujian karena SPP belum dibayar. Padahal kami orangtua juga sedang berusaha mencarikan uang. Ini kan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan penilaian,” kata salah satu orangtua siswa, mengutip dari neodetik.com, Kamis (10/4).
Menurutnya, kebijakan sekolah ini tidak manusiawi dan melanggar hak siswa. Sebab masalah tunggakan pembayaran adalah urusan antara sekolah dan orang tua yang tak seharusnya mengorbankan anak.
Media neodetik menulis peraturan dari Kemendikbudristek maupun aturan yayasan, jika sekolah tidak diperbolehkan menahan siswa dari kegiatan akademik, menahan rapor, atau melarang ujian hanya karena masalah tunggakan SPP.
“Solusi yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pendekatan atau komunikasi yang baik dengan orangtua untuk mencari jalan tengah atau keringanan pembayaran, bukan dengan cara mendiskriminasi siswa di depan teman-temannya,” tulis media tersebut.
Menurutnya, tindakan seperti ini dinilai mencoreng nama baik sekolah dan organisasi PGRI yang seharusnya mengayomi guru dan siswa.
Dikabarkan, masyarakat dan komite sekolah mendesak kepala sekolah tingkat SMA tersebut segera mencabut kebijakan yang dianggap sewenang-wenang.
Siswa harus tetap diberikan haknya untuk mengikuti ujian dan mendapatkan nilai, sementara masalah pembayaran bisa diselesaikan secara musyawarah setelahnya.
“Jangan jadikan pendidikan sebagai komoditas yang menindas yang lemah. Jika ada siswa yang kesulitan bayar, bicarakan baik-baik dengan orang tuanya, jangan hukum anaknya dengan cara melarang ujian. Itu sangat menyakitkan dan merusak mental anak,” tegasnya.
Namun hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi atas berita yang beredar. ***
Comments