Prabowo dan Bayang-Bayang Kekuasaan Lama

Oleh: Sri Radjasa

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berlalu, namun arah perubahan yang dijanjikan pada masa kampanye belum sepenuhnya terlihat.

Janji koreksi terhadap warisan persoalan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya tampak masih terhalang oleh bayang-bayang kekuasaan lama yang enggan surut.

Dalam ruang publik, pertanyaan besar mengemuka, apakah pemerintahan hari ini berjalan menuju pembaruan, atau sekadar mengulang bab lama yang dikemas dengan metode baru?

Program-program populis yang diusung di awal masa jabatan, terutama Makan Bergizi Gratis, memang menarik simpati.

Tetapi implementasinya yang tersendat, pengawasan yang belum kuat, dan indikasi merembesnya kepentingan rente, membuat publik kembali meragukan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih. Sebuah program sebesar itu menuntut kesiapan manajemen dan integritas, bukan sekadar kecepatan peluncuran.

Di sisi penegakan hukum, publik menunggu bukti, bukan sekadar pernyataan. Sejumlah kasus besar yang melibatkan sektor energi, proyek strategis nasional, hingga isu penyimpangan yang menyentuh elite politik, belum menunjukkan kemajuan berarti.

Kekecewaan muncul karena praktik tebang pilih masih terasa, sementara lembaga hukum tampak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan. Tanpa keberanian politik yang sungguh-sungguh, penegakan hukum yang adil hanya akan menjadi slogan.

Gaya pemerintahan yang mengandalkan satgas di berbagai lini memperlihatkan respons cepat, tetapi sekaligus menyingkap kelemahan institusi negara.

Ketika setiap masalah diserahkan kepada tim ad-hoc, lembaga formal kehilangan ruang untuk tumbuh dan memperbaiki tata kelola. Negara tidak bisa terus bekerja dalam mode darurat; yang diperlukan adalah sistem yang kuat dan berkelanjutan.

Konstelasi politik internal negeri ini pun menghadirkan ironi tersendiri. Beberapa figur yang sebelumnya berada di lingkar kuasa pemerintahan lama justru kembali mengisi posisi strategis.

Publik wajar bertanya, apakah ini bagian dari konsolidasi nasional, atau bukti bahwa pemerintahan baru tidak benar-benar ingin memutus mata rantai kekuasaan lama?

Sementara itu, sejumlah menteri yang dinilai publik sebagai sumber kekacauan tata kelola tetap dipertahankan, seolah-olah masa lalu yang penuh masalah tak pernah menjadi beban.

Situasi politik menjelang 2029 mulai menggeliat. Ambisi tokoh-tokoh lama untuk kembali ke gelanggang kekuasaan menimbulkan kekhawatiran baru, terutama jika tarikan kepentingan itu mulai memengaruhi kebijakan negara.

Rakyat yang telah kenyang dengan drama politik elit, kini hanya berharap pemerintah fokus bekerja, bukan sibuk mengelola bayang-bayang kekuasaan masa lalu.

Namun harapan publik tidak hilang. Rakyat masih percaya bahwa Presiden Prabowo memiliki ruang untuk melakukan koreksi. Tetapi koreksi itu harus dimulai dari keberanian menata ulang lingkar kekuasaan, memperkuat hukum tanpa kompromi, dan menempatkan integritas di atas kepentingan politik.

Reformasi bukan sekadar perubahan wajah kepemimpinan, melainkan perubahan cara kerja, cara berpikir, dan keberpihakan kepada rakyat.

Setahun pemerintahan adalah waktu yang cukup untuk membangun pondasi, tetapi juga cukup untuk melihat kecenderungan. Jika pemerintah ingin memutus mata rantai masa lalu, langkah-langkah besar harus segera dilakukan.

Jangan sampai harapan publik kembali meredup dan negeri ini kembali terjebak dalam lingkaran lama, yakni perubahan yang dijanjikan, namun tidak pernah benar-benar hadir.

Penulis adalah: Pemerhati Intelijen