JAKARTA, INDONEWS – Ketua DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Dr. M. Adli Abdullah, SH., MCL., menyatakan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden punya hak dalam mengundang tamu yang diundang ke Istana Negara.
Dalam hal ini termasuk mengundang 6 ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah tanpa mengundang Parpol NasDem.
“Tentu Pak Jokowi punya hak dan pemikiran dalam memutuskan, mengundang ketum parpol dan sebaliknya. Hal ini pun termasuk NasDem tidak diundang ke Istana karena memiliki koalisi capres yang sudah dideklarasikan pada Oktober 2022,” kata Adli.
Adli menyatakan, tidak bisa mengundang NasDem yang bacapresnya sudah kampanye terselubung ke daerah-daerah. Sementara 6 parpol lain masih berencana membangun koalisi ke PDI Perjuangan atau dengan koalisi lain. Pembicaraan di Istana Negara pada malam itu adalah bersifat rahasia yang disimpan di hati 6 ketum parpol dan Jokowi.
“Perihal NasDem mengklaim tidak lagi bagian dari koalisi pemerintah, itu wajar saja karena NasDem sudah menetapkan bakal capresnya yang tidak sejalan dengan koalisi pemerintah,” kata Adli.
Adli mengingatkan, Bara JP sebagai relawan sulung Jokowi, yang sekarang telah mentrasformasi diri menjadi ormas, tetap setia dan tegak lurus mengikuti apapun sikap politik Jokowi.
“Karena itu, Bara JP sepakat dengan Jokowi yang memandang tidak perlu mengundang NasDem yang membahas hal-hal yang riskan dibicarakan di depan 6 parpol yang lain masih mencari koalisi,” katanya.
“Sosok pak Jokowi adalah sosok politis sekaligus pejabat publik. Pak Jokowi memiliki kewenangan siapa yang patut diundang atau tidak boleh diundang pada malam tesebut,” demikian Adli menambahkan.
Sebagaimana diketahui, pertemuan pada Selasa malam, 2 Mei 2023, Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, minus Nasdem.
Pertemuan diikuti oleh 6 ketua umum, yakni Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. ***





























Comments